Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JENEWA. Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) telah terpilih menjadi salah satu dewan eksekutif Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Melansir Fox News, Dr. Jong Min Pak dari Kementerian Kesehatan Masyarakat Korea Utara telah duduk di dewan eksekutif WHO dengan masa jabatan hingga 2026.
Dengan menduduki posisi baru di WHO, hal itu memungkinkan Korea Utara untuk menentukan agenda organisasi dan resep kebijakan.
Perwakilan lain yang baru terpilih menjadi anggota dewan termasuk para ahli dari Australia, Barbados, Kamerun, Qatar, Swiss, dan Ukraina.
Keputusan tersebut memicu kritik langsung dari pemerintah negara tetangga Korea Selatan, yang menunjuk pada sejarah Korea Utara yang mengabaikan kebijakan yang diajukan oleh WHO dan organisasi induknya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pertanyaan apakah Korea Utara, yang terus melanggar resolusi [Dewan Keamanan PBB] dan mengabaikan otoritas PBB, memenuhi standar untuk anggota dewan eksekutif WHO, yang harus mematuhi norma-norma internasional, yang diupayakan oleh PBB, dan berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan global," kata kementerian luar negeri dan kesehatan Korea Selatan tentang keputusan tersebut.
Baca Juga: Satelit Mata-Mata Korea Gagal Mencapai Tujuan dan Jatuh di Laut Kuning
WHO berfungsi sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berada di bawah Kelompok Pembangunan Berkelanjutan PBB.
Organisasi ini dibentuk pada tahun 1948 sehubungan dengan pembentukan PBB dan diberi mandat luas sebagai badan pengatur internasional yang memantau risiko kesehatan masyarakat dan mengawasi tanggapan terhadap keadaan darurat.
Berkantor pusat di Jenewa, WHO memiliki 194 negara anggota dan beroperasi dengan anggaran tahunan sekitar $2,1 miliar.
Anggota Partai Republik dari Texas Chip Roy merilis pesan singkat di media sosial yang menyerukan agar WHO tidak lagi didanai (defund) atas pemilihan tersebut.
"Tidak ada satu sen pun pembayar pajak yang boleh mendanai sampah Komunis ini #DefundWHO," tulis Roy.
Baca Juga: Kim Jong Un Mengawasi Langsung Pengerjaan Satelit Mata-Mata Korea Utara
Sebuah roket yang diluncurkan dari Korea Utara Rabu pagi membuat negara tetangga Korea Selatan dan Jepang dalam keadaan siaga tinggi sebelum akhirnya berakhir dengan kegagalan.
Media pemerintah melaporkan bahwa roket yang membawa satelit itu jatuh ke perairan lepas pantai barat Semenanjung Korea setelah kehilangan daya dorong menyusul pemisahan tahap pertama dan kedua. Dikatakan para ilmuwan sedang memeriksa penyebab kegagalan tersebut.
Menyusul peluncuran, para pejabat di ibu kota Korea Selatan, Seoul, mengirimkan peringatan melalui pengeras suara publik dan telepon pintar kepada warga untuk mempersiapkan evakuasi, tetapi tidak ada laporan langsung tentang kerusakan atau gangguan.
Sementara itu, dalam siaran persnya yang dilansir dari unwatch.org, UN Watch yang merupakan sebuah kelompok hak asasi manusia non-pemerintah independen di Jenewa juga mengkritik keputusan tersebut.
Mengutip unwatch.org, pada pertemuan tahunan negara-negara anggota WHO yang berakhir pada 30 Mei, Korea Utara yang dipimpin Kim Jong Un memenangkan kursi di Dewan Eksekutif WHO, bersama sembilan negara lainnya.
Baca Juga: Korea Utara Bersiap Luncurkan Satelit, Jepang Menyiagakan Pertahanan Rudal
"Artinya, salah satu rezim paling mengerikan di dunia sekarang menjadi bagian dari kelompok yang menetapkan dan menegakkan standar dan norma untuk tata kelola perawatan kesehatan global. Ini adalah episode absurd bagi badan utama PBB yang sangat membutuhkan refleksi diri dan reformasi,” kata Hillel Neuer, direktur eksekutif UN Watch.
Ditambahkan pula, “Kursi di dewan eksekutif memberi Korea Utara hak suara tentang penunjukan enam direktur regional WHO, dan berpotensi untuk menggantikan Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktur jenderal yang sekarang menjalani masa jabatan kedua dan terakhirnya."
Neuer menambahkan bahwa Korea Utara akan tetap menjadi bagian dari dewan eksekutif WHO setidaknya selama tiga tahun ke depan, memungkinkan pemimpin tertinggi Korea Utara saat ini Kim Jong Un untuk mempengaruhi badan, kebijakan, dan penunjukan WHO.
“Jika WHO ingin efektif dan kredibel, badan tersebut harus memiliki standar tertinggi,” kata Neuer.
“Pemilihan Korea Utara mengirimkan pesan yang paling buruk, pada saat yang genting untuk agensi global,” tegasnya.
