Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masalah besar tengah menerpa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Tak pelak, proyek ini menjadi sasaran kritikan publik Tanah Air.
Adapun masalah yang menerpa mega proyek kerja sama antara Indonesia dan China tersebut, antara lain BUMN yang dilibatkan dalam proyek tersebut tengah mengalami masalah keuangan dan terlilit utang. Kondisi keuangan perusahaan negara semakin tak menentu di tengah pandemi Covid-19.
Belum lagi, nilai proyek pun juga membengkak dari perencanaan awalnya sebesar Rp 86,5 triliun melonjak menjadi Rp 114,24 triliun, atau naik sebesar Rp 27,74 triliun.
Masalah lainnya, proyek tersebut terancam mangkrak, sehingga Pemerintah Indonesia akhirnya membuka peluang pendanaan APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Perbandingan dengan Malaysia
Ambisi membangun kereta cepat di Asia Tenggara sebenarnya bukan hanya milik Indonesia. Malaysia juga menjadi salah satu negara ASEAN yang sudah membangun infrastruktur kereta cepat, namun belakangan proyek tersebut dihentikan.
Lantaran beberapa infrastruktur sudah terlanjur terbangun, Malaysia sampai harus menanggung kerugian serta membayar kompensasi ke Singapura, negara tetangga sekaligus mitra dalam proyek Kuala Lumpur-Singapore High Speed Rail (HSR).
Baca Juga: Pemerintah kucurkan APBN di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, begini respon KCIC
HRS merupakan proyek besar yang dijalankan bersama dua Negeri Jiran tersebut yang mengoneksikan ibu kota Kuala Lumpur dengan kawasan Jurong di Singapura. Proyek HRS tersebut bakal memakan investasi sebesar US$ 25 miliar atau sekitar Rp 352,89 triliun. Saat kesepakatan itu, Malaysia dimpimpin oleh PM Najib Razak.
Dari kajian hingga pembangunan beberapa infrastruktur pendukung hingga proyek akhirnya dibatalkan, Malaysia sudah mengeluarkan anggaran cukup besar. Pihak Singapura sendiri meminta Malaysia membayar kompensasi atas sejumlah kegiatan konstruksi yang telah berjalan.
Malaysia diketahui harus membayar biaya kompensasi sebesar Rp 1,1 triliun ke Singapura.
Baca Juga: Apa penyebab anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak Rp 27 triliun?
Singapura juga diketahui sudah terlanjur membangun infrastruktur HSR di Jurong. Kini proyek tersebut mangkrak setelah Malaysia memilih membatalkan proyek HSR.
Dalam pernyataannya resminya, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, mengatakan untuk sementara waktu proyek tersebut dibatalkan karena pandemi Covid-19.
"Terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Malaysia, pemerintah Malaysia telah mengajukan beberapa perubahan pada proyek HSR," kata Muhyiddin Yassin dikutip dari Channelnewsasia, Senin (11/10/2021).
