Sumber: The Guardian,Reuters | Editor: Sanny Cicilia
LONDON. Perdana Menteri Inggris Theresa May berhasil menggalang kekuatan dari parlemen untuk memulai negosiasi proses keluar dari Uni Eropa (Brexit). Nantinya, parlemen akan mendukung rencana pemerintah dalam proses negosiasi.
"Kita sekarang di posisi paling penting dalam negosiasi untuk menentukan negara," kata David Davis, Menteri Brexit, Senin (13/3).
Inggris akan mengaktifkan Artikel 50 dari Traktat Lisbon sebagai dasar negosiasi. Meskipun hanya terdiri dari 250 kata, artikel ini menjadi jalan keluar bagi negara manapun yang akan keluar dari persekutan Uni Eropa.
Dalam pasal tersebut, disebutkan, setiap negara boleh menarik diri dari UE sesuai dengan ketentuan konstitusinya. Artinya, dalam hal ini, Inggris harus menjelaskan maksud keluar pada Dewan Uni Eropa, lalu bernegosiasi dengan landasan hukum untuk mengatur hubungan mendatang antara dua kawasan tersebut.
Dari sisi Eropa, kesepakatan dengan Inggris harus mendapat persetujuan dari parlemen dan mayoritas negara-negara Uni Eropa lainnya.
"Kita akan mengaktifkan lagi Artikel 50 pada akhir bulan ini dan bernegosiasi untuk kepentingan seluruh warga UK," kata Davis.
Permintaan referendum
Perdana Menteri May akan segera menyerahkan rancangan undang-undang pada Ratu Inggris pada hari ini. Negosiasi dengan UE dilakukan dalam waktu dua tahun, berdasarkan Traktat Lisbon.
Namun, rencana May memulai negosiasi bisa terhambat setelah Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon meminta referendum independen pada akhir 2018 atau awal 2019, setelah hasil negosiasi Brexit lebih jelas. Seorang sumber di pemerintahan mengatakan, kemungkinan besar May akan menolak permintaan referendum tersebut.