kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.670.000   -48.000   -1,77%
  • USD/IDR 17.709   -62,00   -0,35%
  • IDX 6.518   -3,63   -0,06%
  • KOMPAS100 848   -0,96   -0,11%
  • LQ45 642   0,75   0,12%
  • ISSI 229   -1,10   -0,48%
  • IDX30 359   0,71   0,20%
  • IDXHIDIV20 438   1,12   0,26%
  • IDX80 97   -0,06   -0,06%
  • IDXV30 122   -0,08   -0,06%
  • IDXQ30 114   0,40   0,35%

Mayoritas Masyarakat Islandia Menolak Negosiasi Bergabung dengan Uni Eropa


Minggu, 30 Agustus 2026 / 12:11 WIB
Mayoritas Masyarakat Islandia Menolak Negosiasi Bergabung dengan Uni Eropa
ILUSTRASI. Dalam penghitungan suara sementara hasil referendum soal negosiasi bergabungnya Islandia ke Eropa, Minggu (30/8), kubu yang menolak unggul sementara (Dok./iStock)


Sumber: Reuters | Editor: Harris Hadinata

KONTAN.CO.ID -  REYKJAVIK. Proses referendum terkait kelanjutan rencana bergabungnya Islandia ke Uni Eropa terus berlanjut. Sentimen masyarakat Islandia saat ini lebih mengarah ke menolak langkah tersebut.

Berdasarkan laporan media IslandiaRUV, seperti dikutip Reuters, dalam penghitungan suara sementara hasil referendum, Minggu (30/8/2026), kubu yang menolak unggul sementara. Sekadar informasi, referendum ini akan memutuskan apakah Islandia akan memulai kembali pembicaraan soal niatan bergabung ke Uni Eropa.

Berdasarkan 152.000 suara pertama yang dihitung dari total 270.000 pemilih yang memenuhi syarat, 50,1% menolak usulan pemerintah untuk memulai kembali negosiasi. Sementara 49,9% mendukung negosiasi. Belum ada informasi mengenai tingkat partisipasi pemilih.

Hasil yang lebih jelas mungkin baru akan tersedia pada tengah hari Minggu waktu setempat. Pemungutan suara berakhir pada Sabtu (29/8/2026) malam waktu setempat. Kotak suara kemudian diangkut dari berbagai kota dan tempat pemungutan suara di pedesaan menggunakan pesawat, kapal, dan mobil.

Baca Juga: Venezuela-AS Jalin Kesepakatan Energi 25 Tahun, Kerek Produksi Minyak 1,5 Juta Barel

Pada Jumat (28/8/2026), jajak pendapat Gallup menunjukkan adanya keunggulan tipis bagi pihak yang menolak usulan pemerintah untuk membuka kembali negosiasi. Ini merupakan perubahan dari survei sebelumnya yang menunjukkan keunggulan tipis bagi pendukung dimulainya kembali negosiasi tersebut.

Para pendukung negosiasi berpendapat, bergabung Islandia dengan Uni Eropa dapat meringankan beban suku bunga tinggi dan memberikan keamanan lebih di tengah dunia yang dilanda ketidakpastian. Apalagi ada retorika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai aneksasi Greenland.

Iwo Egill Macuga Arnasson, seorang mahasiswa berusia 19 tahun yang memberikan suaranya di Reykjavik, mengatakan, ia memilih untuk mendukung perundingan tersebut. "Menurut saya, hal ini akan sangat memengaruhi hidup saya, baik kita bergabung dengan Uni Eropa maupun tidak," ujarnya kepada Reuters.

Sementara itu, kubu yang menolak opsi tersebut berargumen bahwa keanggotaan Uni Eropa akan mengancam kedaulatan pulau itu serta wilayah perairan tempat mereka mencari ikan.

Baca Juga: AS Bakal Kuasai 35% Saham di Perusahaan Minyak Milik Taipan Venezuela

Seorang pemilih bernama Ragnhildur Skarphedinsdottir, yang berusia 70 tahun, mengatakan Islandia mampu mengelola dirinya sendiri dengan baik dan ia memilih "tidak" dalam referendum. "Dengan tetap mandiri seperti sekarang, kita menatap masa depan dengan optimisme," katanya .

Perdana Menteri Islandi aKristrun Frostadottir mengatakan, kampanye referendum ini telah memicu perdebatan mengenai posisi Islandia di dunia internasional. "Kami telah menantikan momen ini selama bertahun-tahun untuk bisa mengadakan pemungutan suara," kata Frostadottir, usai memberikan suaranya, seperti dikutip Reuters.

Meski nanti suara yang mendukung negosiasi menang, menurut hukum Islandia, masih harus ada referendum kedua untuk memutuskan apakan negara ini akan benar-benar bergabung dengan Uni Eropa atau tidak. Kemungkinan referendum kedua ini baru digelar beberapa tahun kemudian.

Islandia pertama kali mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa pada 2009, di tengah krisis keuangan yang menghantam perekonomian negara itu. Tapi pemerintah Islandia yang skeptis terhadap Uni Eropa menghentikan perundingan pada 2013.

Kini, gejolak geopolitik, termasuk perang di Timur Tengah dan tarif impor AS, kembali meningkatkan urgensi isu yang telah diperdebatkan oleh masyarakat Islandia secara berkala selama beberapa dekade.




TERBARU

[X]
×