Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - LUCKNOW — Menteri Pertahanan India (Raksha Mantri) Shri Rajnath Singh menegaskan bahwa Operasi Sindoor bukan hanya aksi militer terhadap Pakistan , tetapi simbol keteguhan politik, sosial, dan strategi India dalam menghadapi terorisme.
Hal itu disampaikan dalam sambutan virtualnya saat peresmian BrahMos Integration and Testing Facility Centre di Lucknow, Uttar Pradesh, bertepatan dengan Hari Teknologi Nasional India, Minggu (11/5) yang dipublikasikan Press Information Bureau.
"Melalui operasi ini, dunia menyaksikan tekad kuat India dalam menuntaskan keadilan bagi keluarga yang kehilangan orang tercinta akibat terorisme di tanah India," ujar Rajnath Singh.
Ia menegaskan, Operasi Sindoor menjadi bukti bahwa India mampu dan berani mengambil tindakan bahkan hingga ke wilayah luar perbatasan, sebagaimana dilakukan dalam serangan balasan terhadap teroris pasca-insiden Uri, Pulwama, dan terbaru di Pahalgam.
Baca Juga: India Gelar Operasi Sindoor, Serang Basis Teroris Pelaku Serangan Pahalgam
Rajnath juga mengungkapkan bahwa operasi tersebut menyasar infrastruktur teroris di Pakistan dan Pakistan-Occupied Kashmir (PoK) tanpa melibatkan warga sipil. Sebaliknya, ia mengecam Pakistan yang justru menargetkan tempat ibadah dan pemukiman warga sipil India.
"Pasukan kita menunjukkan keberanian dan pengendalian diri, serta memberikan balasan tegas, bahkan hingga ke markas militer Pakistan di Rawalpindi," katanya.
Perkuat Kemandirian Pertahanan
Dalam kesempatan yang sama, Rajnath Singh meresmikan pusat integrasi dan pengujian rudal BrahMos sebagai bagian dari Defence Industrial Corridor Uttar Pradesh (UPDIC).
Baca Juga: Operasi Sindoor Jadi Operasi Militer Terbesar India di Pakistan dalam Satu Dekade
Ia menyebut fasilitas ini sebagai tonggak penting dalam memperkuat kemandirian pertahanan India (Aatmanirbharta) serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan melalui penciptaan ribuan lapangan kerja langsung dan tidak langsung.
“BrahMos bukan hanya rudal jelajah supersonik tercepat di dunia, tetapi juga simbol deterensi dan kekuatan India dalam menjaga kedaulatannya,” ujarnya. BrahMos merupakan kolaborasi teknologi tinggi antara India dan Rusia.
Mengutip Presiden India terdahulu APJ Abdul Kalam, Rajnath menyatakan bahwa “hanya kekuatan yang dihormati oleh kekuatan”, dan India hari ini telah menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan dunia.
Baca Juga: India dan Pakistan Saling Serang, Kini di Ambang Konflik Terbuka
Investasi Strategis
Fasilitas seluas 200 hektar dengan nilai investasi sekitar Rs 300 crore ini akan menangani integrasi komponen utama BrahMos seperti booster, avionics, ramjet engine, dan propelan. Selain itu, akan dibangun pusat desain dan administrasi di kompleks ini.
Rajnath menyebutkan bahwa hingga saat ini, telah ditandatangani 180 nota kesepahaman (MoU) di bawah UPDIC dengan total rencana investasi sebesar Rs 34.000 crore, dan Rs 4.000 crore telah direalisasikan.
Proyek-proyek tersebut mencakup produksi pesawat, drone, amunisi, senjata ringan, tekstil militer, dan lainnya. Ia mengapresiasi keterlibatan aktif sektor swasta maupun publik dalam pengembangan industri pertahanan India.
Peran Uttar Pradesh
Sementara itu, Ketua Menteri Uttar Pradesh Yogi Adityanath menyampaikan rasa terima kasih kepada Perdana Menteri Narendra Modi dan Rajnath Singh atas komitmen menjadikan Lucknow sebagai pusat manufaktur pertahanan nasional.
Baca Juga: 3 Jenis Teh Hijau Asal Jepang, Bukan Cuma Matcha Saja
Menurutnya, Operasi Sindoor menjadi sinyal tegas bahwa India tidak akan mentolerir terorisme dalam bentuk apa pun.
Ia menambahkan, pekerjaan di enam node utama UPDIC tengah berjalan pesat dan telah menciptakan ribuan lapangan kerja di sektor strategis. Dalam acara itu, lima dari 36 trainee terpilih untuk pengoperasian fasilitas BrahMos menerima penghargaan langsung dari Yogi Adityanath.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Menteri UP Keshav Prasad Maurya dan Brajesh Pathak, Sekretaris Pertahanan dan Ketua DRDO Samir V Kamat, Direktur Jenderal BrahMos Jaiteerth R Joshi, pejabat pemerintah pusat dan negara bagian, serta para pemangku kepentingan industri pertahanan.
