Menkeu AS Minta G20 Pertimbangkan Hambatan Dagang Baru terhadap China

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent mendorong negara-negara anggota G20 untuk meninjau kembali hubungan perdagangan dengan China. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan global sekaligus mendorong Beijing mengubah struktur ekonominya.

Bessent menyampaikan hal tersebut menjelang pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Asheville, North Carolina, Amerika Serikat. Ia menilai lonjakan ekspor China ke berbagai negara tidak dapat terus berlangsung karena berpotensi memperlebar ketidakseimbangan ekonomi global.

Menurut Bessent, China perlu mengurangi ketergantungan terhadap ekspor dan memperkuat konsumsi domestik.

“Dunia tidak bisa memiliki China dengan surplus perdagangan sebesar US$ 1,2 triliun,” kata Bessent.

Ia menilai kondisi ekonomi China saat ini relatif lemah sehingga pemerintah negara tersebut berupaya mendorong ekspor untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

“Di China, perekonomiannya cukup lemah, dan mereka berusaha mengekspor untuk keluar dari kondisi tersebut. Mereka perlu menyeimbangkan kembali perekonomiannya,” ujar Bessent.

AS Dorong Respons Bersama G20

Dorongan Bessent untuk membangun respons perdagangan yang terkoordinasi terhadap China muncul ketika AS harus menyusun kembali kebijakan tarifnya setelah menghadapi hambatan hukum.

Kebijakan tarif AS sebelumnya berhasil menekan impor barang dari China ke pasar Amerika. Namun, langkah tersebut juga mendorong sebagian produk China mengalir lebih besar ke negara-negara lain, terutama Eropa dan Amerika Latin.

AS sendiri telah membatasi akses berbagai produk China melalui tarif tinggi dan larangan langsung terhadap sejumlah barang, termasuk kendaraan.

Bessent mengatakan dirinya telah memperingatkan negara-negara industri lainnya mengenai potensi tekanan akibat lonjakan impor dari China. Kini, menurut dia, negara-negara tersebut menghadapi pilihan yang sulit.

“Sekarang mereka dihadapkan pada beberapa pilihan yang sangat sulit,” kata Bessent.

Menurut Bessent, negara-negara lain perlu memberikan insentif kepada China agar mengurangi ketergantungannya terhadap ekspor dan memperkuat permintaan domestik yang selama ini dinilai masih lemah.

“Dunia lainnya harus meninjau kembali persyaratan perdagangan mereka dengan China,” ujar Bessent.

AS juga mendorong G20 mengeluarkan pernyataan bersama mengenai upaya mengurangi ketidakseimbangan perdagangan dan transaksi berjalan global.

Kedutaan Besar China di Washington belum memberikan tanggapan langsung mengenai dorongan tersebut.

Defisit Dagang AS-China Menurun

Di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan, kebijakan tarif yang diberlakukan sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada 2025 telah membantu menekan defisit perdagangan AS dengan China.

Berdasarkan data Biro Sensus AS, defisit perdagangan AS dengan China pada enam bulan pertama 2026 turun sekitar sepertiga dibandingkan periode yang sama pada 2025, menjadi US$ 73,9 miliar.

Penurunan tersebut terjadi setelah tarif AS terhadap produk China diperketat. Namun, data juga menunjukkan adanya percepatan impor barang China pada Januari tahun sebelumnya karena importir berusaha mendatangkan barang lebih awal untuk mengantisipasi penerapan tarif.

AS Tolak Gagasan Plaza Accord Baru

Sejumlah ekonom dan pemimpin Eropa sebelumnya menyerukan upaya terkoordinasi untuk memperkuat nilai tukar yuan China. Namun, Bessent mempertanyakan efektivitas pendekatan tersebut dalam mengatasi ketidakseimbangan perdagangan.

Dana Moneter Internasional (IMF) sebelumnya menilai yuan berada dalam kondisi undervalued hingga sekitar 21%.

Bessent juga menolak gagasan pembentukan “Plaza Accord” baru sebagai solusi untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan.

Plaza Accord merupakan kesepakatan pada 1985 yang bertujuan mendorong penguatan sejumlah mata uang terhadap dolar AS.

Menurut Bessent, fokus terhadap nilai tukar justru dapat mengalihkan perhatian dari persoalan utama dalam perdagangan global.

“Ini adalah cara mudah untuk menghindari penanganan masalah perdagangan yang sebenarnya,” kata Bessent.

Ia menilai persoalan utama China bukan hanya terkait nilai tukar, melainkan besarnya subsidi industri dan lemahnya permintaan domestik.

AS dan China Siapkan Pertemuan Trump-Xi

Di sisi lain, Bessent mengatakan belum dapat memastikan apakah dirinya akan bertemu langsung dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng sebelum pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September 2026.

Menjelang pertemuan tingkat tinggi tersebut, pejabat AS dan China akan melanjutkan pembahasan mengenai kemungkinan pengurangan tarif terhadap barang-barang yang dianggap tidak strategis.

Selain isu perdagangan, kedua negara juga membahas aturan pengamanan di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Pembahasan tersebut diarahkan untuk mencegah model AI yang kuat jatuh ke tangan aktor non-negara.

“Saya pikir mungkin ada sekitar US$ 30 miliar barang non-strategis dan non-kritis di masing-masing pihak yang dapat kita hapus tarifnya,” ujar Bessent.

Pertemuan Trump dan Xi pada September berlangsung ketika AS tengah menyusun kembali kebijakan tarif setelah Mahkamah Agung AS membatalkan penerapan tarif luas yang sebelumnya diberlakukan berdasarkan undang-undang darurat, termasuk tarif 20% terhadap impor dari China.

Pemerintahan Trump pada Juli 2026 juga menerapkan tarif 12,5% terhadap sejumlah impor China berdasarkan penyelidikan perdagangan terkait kerja paksa. AS diperkirakan menambah tarif baru yang berkaitan dengan kelebihan kapasitas industri China melalui penyelidikan terpisah.

Dalam pertemuan G20 di Asheville, Bessent juga mengatakan berencana menggelar pertemuan bilateral dengan Gubernur People's Bank of China Pan Gongsheng. Namun, ia tidak mengungkapkan lebih jauh mengenai agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut.