Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - ANKARA. Suleyman Soylu, Menteri Dalam Negeri Turki pada hari Kamis (4/2) kembali menuding Amerika Serikat (AS) sebagai dalang kudeta yang terjadi di Turki pada tahun 2016, meskipun gagal.
Pada 15 Juli 2016 silam, upaya kudeta terhadap Presiden Tayyip Erdogan terjadi. Dalam prosesnya, lebih dari 250 orang tewas. Tentara yang memberontak menerjunkan jet temput, helikopter, hingga tank untuk menguasai institusi penting negara.
Dilansir dari Reuters, Turki memang sudah sejak lama menyalahkan pengkhotbah Fethullah Gulen, mantan sekutu Erdogan yang tinggal di Pennsylvania sebagai tokoh di balik kudeta lima tahun lalu.
Baca Juga: Kali pertama di era Biden, kapal perang AS berlayar di Selat Taiwan
Kepada harian Hurriyet, menteri Soylu mengatakan bahwa AS telah mengelola upaya kudeta yang kemudian dikerjakan oleh Gulen dan jaringannya, yang oleh Turki disebut sebagai FETO.
"Jelas sekali bahwa Amerika Serikat ada di belakang (peristiwa) 15 Juli. FETO lah yang melaksanakannya di bawah perintah mereka (AS)," ungkap Soylu seperti dikutip Reuters.
Merespons pernyataan tersebut, Departemen Luar Negeri AS langsung mengeluarkan pernyataan tegas dengan menyebut tudingan tersebut sepenuhnya salah.
"Amerika Serikat tidak terlibat dalam upaya kudeta tahun 2016 di Turki dan kami mengutuknya. Penegasan baru-baru ini yang bertentangan dengan yang dibuat oleh pejabat senior Turki sepenuhnya salah," ungkap AS.
Ratusan orang ditahan, anggotan parlemen dan pegawai negeri dipecat
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB mendesak militer Myanmar bebaskan semua tahanan politik
Sejak kudeta yang gagal pada tahun 2016 tersebut, Turki telah menahan sekitar 292.000 orang karena diduga terkait dengan Gulen dan telah menangguhkan atau memecat lebih dari 150.000 pegawai negeri.
Bukan cuma itu, ratusan media juga ditutup dan puluhan anggota parlemen oposisi dijebloskan ke penjara oleh pemerintahan Erdogan.
Menariknya, Turki merupakan salah satu mitra strategis AS sekaligus sekutu dekat di NATO. Tuduhan ini bisa saja mengancam kerukunan mereka yang terjalin dalam kerja sama militer.
Tahun lalu AS menjatuhkan sanksi kepada Turki atas pembelian sistem pertahanan udara Rusia. Pembelian senjata ini disebut terkait dengan perselisihan Turki dengan Yunani di Mediterania Timur.
