Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - CEO Tesla Elon Musk menawarkan uang senilai US$ 47 atau setara dengan Rp 735.000 (kurs 15.600) untuk setiap pemilih terdaftar yang merekomendasikan orang lain untuk menandatangani petisi yang mendukung Amandemen Pertama dan Kedua.
Melansir Economic Times, inisiatif ini, yang diluncurkan oleh Elon's America PAC milik Musk, berupaya mengumpulkan satu juta tanda tangan dari para pemilih di negara-negara bagian yang menjadi penentu.
Negara-negara bagian ini meliputi Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, dan North Carolina. Batas waktu untuk berpartisipasi adalah 21 Oktober 2024.
Petisi ini bertujuan untuk mendukung kebebasan berbicara dan hak untuk memanggul senjata.
Adapun isi petisi tersebut adalah sebagai berikut:
"Dengan menandatangani di bawah ini, saya menyatakan dukungan saya untuk Amandemen Pertama dan Kedua."
Baca Juga: Mark Zuckerberg Jadi Triliuner Termuda dalam Sejarah Modern
Peserta akan menerima uang senilai US$ 47 untuk setiap pemilih terdaftar yang mereka rekomendasikan yang menandatangani petisi.
Selama rapat umum di Butler, Pennsylvania, Musk menekankan pentingnya pemilihan presiden yang akan datang.
Ia menyatakan Donald Trump sebagai satu-satunya kandidat yang mampu melestarikan demokrasi di Amerika.
Musk, yang mengenakan topi bertuliskan "Make America Great Again", menyatakan, "Ini akan menjadi pemilihan terakhir jika Trump tidak menang."
Hukum federal melarang adanya pembayaran untuk pendaftaran pemilih atau pemungutan suara dalam pemilihan federal. Namun, undang-undang tersebut mengizinkan insentif finansial untuk penandatanganan petisi.
Trump telah menyebutkan rencana untuk menunjuk Musk ke komisi efisiensi pemerintah jika ia memenangkan kursi kepresidenan lagi.
Baca Juga: Trump Kembali ke Lokasi Penembakan Pennsylvania, Elon Musk Jadi Bintang Tamu
PAC Musk bertujuan untuk mengumpulkan dukungan bagi hak-hak konstitusional sambil mengkritik Demokrat.
Ia menunjukkan usulan California baru-baru ini untuk melarang persyaratan identitas pemilih sebagai ancaman terhadap hak-hak ini.
Unjuk rasa tersebut juga menandai lokasi insiden penembakan pada bulan Juli, yang menambah signifikansi politik acara tersebut.
