Sumber: Arab News | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - ATLANTA. Para pemimpin Palestina menyambut baik pengumuman bahwa Presiden AS Joe Biden berencana untuk melanjutkan hubungan diplomatik dengan Otoritas Palestina di Ramallah dan mengembalikan bantuan AS untuk rakyat Palestina.
Richard Mills, penjabat duta besar AS untuk PBB, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa pemerintahan Biden bermaksud untuk memulihkan sepenuhnya hubungan diplomatik dan memulihkan kembali bantuan ekonomi dan kemanusiaan yang diblokir oleh pemerintahan Trump.
Juru bicara pemerintah Palestina Ibrahim Milhem mengatakan bahwa Presiden Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh menyambut baik pengumuman tersebut, yang menekankan dukungan AS untuk solusi dua negara dan pentingnya kembali ke perundingan antara Israel dan Palestina.
Dia menambahkan bahwa kepemimpinan Palestina ingin negosiasi dilanjutkan, berdasarkan resolusi PBB yang disepakati bersama dan prinsip-prinsip hukum internasional yang menuntut diakhirinya pendudukan Israel dan pembentukan negara Palestina merdeka.
Baca Juga: AS umumkan pemulihan hubungan dengan Palestina
"Kami siap melanjutkan perundingan diplomatik dengan Israel, dengan bantuan pihak internasional, berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB," ujarnya. "Namun, solusi apa pun yang tidak memperhitungkan hak-hak Palestina seperti yang diabadikan oleh hukum internasional dan perjanjian PBB akan gagal."
Wasel Abu Yousef, anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina, mengatakan bahwa warga Palestina menyadari bahwa pemerintahan Biden telah mengisyaratkan pemutusan hubungan kerja yang jelas dari kebijakan Trump, sementara juga menyadari dukungannya yang terus menerus dan tegas untuk Israel.
“Yang benar-benar diinginkan rakyat Palestina adalah jalan yang jelas untuk mengakhiri pendudukan Israel dan pembentukan negara mereka, bukan kebijakan pengelolaan konflik seperti yang dilakukan selama delapan tahun di bawah pemerintahan mantan Presiden Barack Obama,” katanya.
Trump menghentikan bantuan ekonomi AS kepada Otoritas Palestina, senilai US$ 200 juta, dan lebih dari US$ 350 juta bantuan kemanusiaan yang diberikan melalui Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), setelah para pemimpin Palestina menolak kebijakan administrasi Trump yang mereka yakini.
Mills mengatakan keputusan pemerintahan Biden dibuat untuk meningkatkan kehidupan warga Palestina dan Israel. "Kami tidak melihat langkah-langkah ini sebagai bantuan kepada kepemimpinan Palestina," katanya.
