Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Israel telah menerbitkan tender untuk 2.500 rumah pemukim baru di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pada hari Minggu, Israel menyetujui 780 rumah pemukim baru di Tepi Barat menjelang pemilihan Maret.
Peace Now mengatakan pemerintah sekarang telah menerbitkan tender untuk 2.112 unit lagi di Tepi Barat dan 460 di Yerusalem Timur, bagian timur kota yang dianeksasi oleh Israel tetapi Otoritas Palestina berharap dapat menjadi ibu kota negara di masa depan.
Badan pengawas tersebut menuduh pemerintah melakukan "pergolakan gila-gilaan untuk mempromosikan sebanyak mungkin aktivitas pemukiman sampai menit-menit terakhir sebelum perubahan pemerintahan di Washington".
"Dengan melakukan itu, Netanyahu memberi isyarat kepada presiden yang akan datang bahwa dia tidak berniat memberikan babak baru dalam hubungan AS-Israel bahkan satu hari pun rahmat, atau pemikiran serius tentang bagaimana secara masuk akal menyelesaikan konflik kami dengan Palestina," katanya dalam sebuah pernyataan.
Juru bicara Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengutuk keputusan untuk membangun unit permukiman baru dan mengatakan pemerintah Israel berpacu dengan waktu untuk menghilangkan kemungkinan solusi dua negara.
"Kelanjutan pemerintah Netanyahu dengan kebijakan pemukiman dan pencurian tanah Palestina dengan dukungan dan bias dari pemerintahan AS saat ini tidak akan membawa keamanan dan stabilitas," kata Nabil Abu Rudeineh dalam sebuah pernyataan.
Semua permukiman Yahudi di Tepi Barat dianggap ilegal menurut hukum internasional dan oleh sebagian besar komunitas internasional. Tetapi pemerintahan Trump, yang melanggar kebijakan AS selama puluhan tahun, menyatakan pada akhir 2019 bahwa Washington tidak lagi menganggap permukiman sebagai pelanggaran hukum internasional.
Biden telah mengindikasikan bahwa pemerintahannya akan memulihkan kebijakan Washington pra-Trump yang menentang perluasan pemukiman. Tetapi pada hari Selasa, calon menteri luar negeri mengatakan pemerintahan yang akan datang tidak akan membalikkan pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
“Satu-satunya cara untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, dan memberi Palestina sebuah negara yang menjadi hak mereka adalah melalui apa yang disebut solusi dua negara,” kata Antony Blinken.
