Sumber: Sputnik News | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Di tengah gejolak politik dalam negeri yang belum terkendali, panglima militer Myanmar mengungkapkan niatnya untuk memperkuat hubungan kerja sama militer dengan Rusia.
Pekan lalu, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang juga pemimpin junta Myanmar saat ini, menghadiri konferensi militer internasional di Moskow dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu.
Dilansir dari Sputnik News, pada kesempatan itu Hlaing menyampaikan keinginanannya untuk memperluas sektor kerja sama militer dengan Rusia.
"Kami akan membuat kemitraan baru dan akan memperluasnya. Sejak awal, kerja sama militer kami dirancang agar dapat berkembang seiring waktu. Makanya dalam pertemuan itu, kami lebih banyak membahas perluasan kerja sama yang sudah ada," kata sang jenderal.
Selama pertemuan tersebut, Shoigu juga menyebut bahwa Myanmar adalah mitra strategis yang telah teruji dan sekutu yang dapat diandalkan di Asia Tenggara dan kawasan Asia-Pasifik.
Membalas pujian tersebut, Hlaing dengan percaya diri mengatakan bahwa militer Myanmar telah menjadi salah satu yang terkuat di kawasan itu berkat Rusia.
Baca Juga: Sebanyak 230.000 penduduk mengungsi akibat gejolak politik di Myanmar
Kekuatan udara disebut akan menjadi fokus Myanmar dalam perluasan kerja samanya dengan Rusia. Bagi Hlaing, kekuatan udara sangat penting ditingkatkan menyusul tingginya kepentingan negara-negara besar di Myanmar.
"Dalam pertemuan itu, kami lebih banyak membahas masalah pertahanan udara, ada kepentingan bilateral untuk memperluas kerja sama kami di bidang ini. Negara kami perlu meningkatkan kemampuan pertahanan udara," lanjut Hlaing.
Di luar itu, Myanmar disebut telah menyatakan minatnya untuk membeli dua kapal patroli Project 22160 dari Rusia dan membangun dua lagi di galangan kapalnya sendiri.
Militer Myanmar telah menguasai negaranya sendiri sejak 1 Februari 2021 lalu. Sejak saat itu, yang ada di Myanmar hanyalah gelombang protes, unjuk rasa, serta bentrokan antara pendemo dengan aparat keamanan.
Di sisi lain, otoritas militer menegaskan bahwa itu dibenarkan dan bersumpah untuk memindahkan kekuasaan setelah pemilu baru diadakan, yang sampai saat ini belum diketahui kapan tanggal pastinya.
