Sumber: BBC | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - CARACAS. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengatakan bahwa partai oposisi utama negara tersebut dilarang mengikuti pemilihan presiden tahun depan.
Dia mengatakan, hanya partai-partai yang ambil bagian dalam pemilihan walikota hari Minggu (10/12) yang bisa mengikuti pemilihan presiden.
Para pemimpin dari partai Justice First, Popular Will dan Democratic Action memboikot pemungutan suara tersebut dan mengatakan bahwa sistem pemilihannya bias.
Sedangkan Presiden Maduro menegaskan bahwa sistem pemilu Venezuela sepenuhnya dapat dipercaya.
Dalam sebuah pidato pada hari Minggu, Maduro menegaskan, partai oposisi telah "menghilang dari peta politik".
"Partai yang tidak berpartisipasi hari ini dan menyerukan pemboikotan pemilihan tidak dapat berpartisipasi lagi," katanya.
Pada bulan Oktober, tiga partai oposisi utama mengumumkan bahwa mereka akan memboikot pemungutan suara hari Minggu untuk memilih walikota di lebih dari 300 desa dan kota.
Mereka mengatakan, pemungutan suara tersebut menunjukkan aksi kediktatoran Presiden Maduro.
Partai Sosialis yang dipimpin Presiden Maduro diprediksi akan memenangkan jumlah suara terbanyak dalam pemilihan walikota, meski terjadi krisis ekonomi yang memburuk yang ditandai dengan kekurangan barang-barang dasar dan inflasi yang melonjak.
Venezuela adalah rumah bagi lebih dari 30 juta orang. Negara ini memiliki sejumlah wilayah deposit minyak terbesar di dunia serta sejumlah besar batubara dan bijih besi.
Meskipun sumber daya alamnya kaya, banyak penduduk Venezuela hidup dalam kemiskinan. Hal ini menyebabkan pendahulu Presiden Maduro, Hugo Chavez, untuk menata dirinya sebagai juara orang miskin selama 14 tahun menjabat.
Kini, negara tersebut terbagi antara pendukung Presiden Maduro dan mereka yang ingin mengakhiri 18 tahun pemerintahan Sosialis di pemerintahan.
Pendukung Maduro mengatakan partainya telah mengangkat banyak orang dari jurang kemiskinan. Namun para kritikus mengatakan bahwa Partai Sosialis telah mengikis institusi demokrasi Venezuela dan salah dalam mengelola ekonominya.
