Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, dalam laporannya hari Rabu (31/8) akhirnya mengakui ada indikasi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan China terhadap komunitas muslim di Xinjiang.
Laporan panjang yang dirilis PBB menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang serius telah dilakukan di Xinjiang. Semuanya dilakukan pemerintah China dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-ekstremisme.
"Tingkat penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap anggota Uyghur dan kelompok mayoritas Muslim lainnya bisa merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan," ungkap laporan PBB, seperti dikutip Reuters.
Tidak hanya itu, laporan juga mengungkap adanya indikasi pelanggaran hak reproduksi yang kredibel melalui pemaksaan kebijakan KB sejak 2017.
Baca Juga: Amerika Serikat Siap Terapkan Larangan Impor Barang dari Xinjiang China Mulai 21 Juni
Untuk saat ini, Bachelet menyarankan pemerintah China untuk mengambil langkah cepat untuk membebaskan semua yang ditahan di pusat pelatihan, penjara atau fasilitas penahanan.
Sebelum laporan tersebut dirilis, duta besar China untuk PBB di New York, Zhang Jun, menegaskan bahwa Beijing tetap menentang tuduhan terkait Xinjiang. Zhang bahkan meminta badan HAM PBB untuk tidak ikut campur dalam urusan internal China.
"Kita semua tahu, bahwa apa yang disebut masalah Xinjiang adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat dari motivasi politik, dan bertujuan untuk merusak stabilitas dan menghalangi pembangunan China," kata Zhang.
Baca Juga: China: Kebohongan AS Soal Xinjiang akan Merusak Kredibilitasnya Sendiri
Bulan lalu, dilaporkan bahwa China telah meminta Bachelet untuk mengabaikan beragam laporan tentang Xinjiang. Permintaan itu disampaikan oleh China melalui surat dan dikonfirmasi oleh para diplomat.
Keberadaan surat itu akhirnya dikonfirmasi oleh Bachelet minggu lalu. Ia mengatakan surat tersebut mendapat tanda tangan dari sekitar 40 negara lainnya. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tekanan semacam itu.
