Sumber: CNN | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - KABUL. Seorang pejabat senior Taliban mendesak pemimpin kelompok tersebut untuk mencabut larangan pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan Afghanistan. Pernyataan ini menjadi teguran publik yang langka terhadap kebijakan pemerintah.
Sher Abbas Stanikzai, Wakil Politik di Kementerian Luar Negeri, menyampaikan seruannya pada Sabtu lalu dalam sebuah pidato di provinsi Khost, Afghanistan tenggara.
Dalam acara di sebuah sekolah agama, Stanikzai menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk melarang pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan. “Larangan ini tidak memiliki dasar, baik di masa lalu maupun saat ini, dan seharusnya tidak ada sama sekali,” katanya.
Baca Juga: Tiga Tahun Berkuasa, Taliban Masih Melarang Anak Perempuan untuk Bersekolah
Pemerintah Taliban sebelumnya telah melarang perempuan bersekolah setelah kelas enam. Pada September lalu, beredar laporan bahwa pihak berwenang juga menghentikan pelatihan dan kursus medis bagi perempuan, meskipun otoritas belum memberikan konfirmasi resmi.
Di Afghanistan, perempuan dan anak perempuan hanya boleh dirawat oleh tenaga kesehatan perempuan. Dalam konteks ini, larangan pelatihan medis semakin mempersempit akses layanan kesehatan bagi mereka.
“Kami menyerukan kepada para pemimpin untuk membuka pintu pendidikan,” ujar Stanikzai dalam sebuah video yang diunggah melalui akun resminya di platform sosial X.
“Kami telah melakukan ketidakadilan kepada 20 juta orang dari total populasi 40 juta, dengan mencabut seluruh hak mereka. Ini bertentangan dengan hukum Islam dan lebih mencerminkan pilihan pribadi kami.”
Baca Juga: PBB Soroti Ketatnya Aturan Berpakaian pada Perempuan di Afghanistan
Stanikzai sebelumnya memimpin tim negosiasi Taliban dalam pembicaraan yang menghasilkan penarikan penuh pasukan asing dari Afghanistan.
Ini bukan pertama kalinya Stanikzai menyatakan bahwa perempuan dan anak perempuan berhak mendapatkan pendidikan. Pernyataan serupa pernah ia sampaikan pada September 2022, setahun setelah sekolah ditutup untuk anak perempuan.
Namun, seruan terbarunya menjadi yang pertama kali secara langsung ditujukan kepada pemimpin tertinggi Taliban, Hibatullah Akhundzada, untuk mengubah kebijakan.
Menurut Ibraheem Bahiss, analis dari Crisis Group, Stanikzai secara konsisten menyebut pendidikan anak perempuan sebagai hak mendasar.
Baca Juga: PBB Bersiap Angkat Kaki dari Afghanistan Jika Taliban Tetap Mendiskriminasi Perempuan
“Namun, pernyataannya kali ini lebih berani, karena ia secara terbuka menyerukan perubahan kebijakan dan mempertanyakan legitimasi pendekatan saat ini,” ujar Bahiss.
Sementara itu, peraih Nobel Perdamaian, Malala Yousafzai, dalam sebuah konferensi di Islamabad, Pakistan, awal bulan ini, mendesak para pemimpin Muslim untuk menekan Taliban agar mencabut larangan pendidikan bagi perempuan.
Acara tersebut diselenggarakan oleh Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Muslim Dunia.
PBB menyatakan bahwa selama larangan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan tetap berlaku, pengakuan internasional terhadap Taliban sebagai penguasa Afghanistan hampir mustahil. Selain itu, perempuan yang tidak didampingi wali laki-laki tetap dilarang tampil di ruang publik.
Baca Juga: PBB: Afghanistan Jadi Negara Paling Tidak Ramah Terhadap Perempuan
Meski belum ada negara yang mengakui Taliban sebagai penguasa sah Afghanistan, beberapa negara seperti Rusia dan India mulai menjalin hubungan dengan otoritas Taliban.
Pada awal bulan ini, di Dubai, pertemuan antara diplomat India Vikram Mistri dan Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi mencerminkan semakin eratnya hubungan kedua pihak.
