Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pejabat pemerintahan Trump gagal meyakinkan anggota Konggres Amerika Serikat (AS) mengenai alasan pembunuhan seorang komandan militer Iran. Kubu Demokrat menjadwalkan pemungutan suara rancangan undang-undang untuk mengendalikan kemampuan presiden menyatakan perang.
Rabu, 8 Januari 2002 waktu setempat, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, Menteri Pertahanan Mark Esper, Kepala Staf Gabungan Mark Milley dan Direktur CIA Gina Haspel mengadakan briefing rahasia kepada 535 anggota Kongres.
Baca Juga: Tidak ada tentara AS yang terluka, Trump: Iran tampaknya akan mundur
Pertemuan diam-diam itu digelar dalam rangka membahas keputusan Presiden Donald Trump yang memerintahkan serangan drone terhadap komandan pasukan Quds elit Qassem Soleimani di Irak minggu lalu.
Setelah sesi itu, beberapa anggota Fraksi Demokrat dan beberapa Republikan mengatakan bahwa para pejabat pemerintah tadi tidak memberikan bukti yang bisa mendukung pernyataan Trump bahwa Soleimani telah menimbulkan "ancaman mendesak" terhadap AS.
Mereka membantah argumen pemerintah bahwa pembunuhan seorang pemimpin asing di negara ketiga dibenarkan secara hukum.
Pemerintah meminta anggota parlemen percaya. "Itulah yang sebenarnya menjadi intinya. Saya tidak yakin dengan siapa saya percaya atau apa yang saya percayai dalam masalah ini. Kami telah diberitahu banyak hal berbeda yang benar-benar mengganggu," kata Eliot Engel, ketua Komite Urusan Luar Konggres, kepada wartawan.
Ketua Konggres Nancy Pelosi mengatakan tak lama kemudian bahwa majelis yang dikontrol Demokrat akan memberikan suara pada RUU Kekuatan Perang, Kamis.
Baca Juga: Iran ternyata mengirim pesan kepada Irak sebelum serangan, ini isinya
"Anggota Kongres memiliki keprihatinan serius dan mendesak tentang keputusan pemerintah untuk terlibat dalam permusuhan terhadap Iran dan tentang kurangnya strategi meraih kemajuan," kata Pelosi.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang dipimpin Demokrat akan melakukan pemungutan suara atawa voting pada Kamis (9/1) untuk mencegah Presiden AS Donald Trump berperang dengan Iran. Sebelumnya, menurut Juru Bicara DPR Nancy Pelosi, Trump memerintahkan pembunuhan seorang jenderal tinggi di Iran.
Pelosi mengatakan bahwa Demokrat akan bergerak maju karena kekhawatiran mereka diabaikan dalam rapat tertutup dengan anggota parlemen hari Rabu oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan pejabat tinggi lainnya.
"Presiden telah menjelaskan bahwa dia tidak memiliki strategi yang koheren untuk menjaga rakyat Amerika tetap aman, mencapai de-eskalasi dengan Iran dan memastikan stabilitas di kawasan itu," kata Pelosi dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Pejabat Trump briefing rahasia 535 anggota konggres soal serangan ke Iran
"Kekhawatiran kami tidak diatasi dengan pemberitahuan tidak cukupnya Undang-Undang Kekuatan Perang dan oleh pengarahan pemerintah hari ini," katanya.
Senator Mike Lee, seorang Republikan dari Utah, menyebut briefing itu "menghina" dan "terburuk" yang ia dapatkan dari para pejabat militer dalam sembilan tahun terakhir.
Di bawah Undang-Undang Kekuatan Perang 1973, pemerintah perlu memberi tahu Kongres tentang aksi-aksi militer besar, tetapi Trump, secara tidak biasa, telah menggolongkan alasannya untuk sebuah serangan yang menewaskan jenderal tertinggi Iran Qassem Soleimani ketika ia berada di Irak.
Baca Juga: Eskalasi meningkat, negara-negara Timur Tengah meningkatkan kesiagaan penuh
Oleh karena itu Pelosi mengatakan bahwa DPR akan memilih, di bawah tindakan 1973, untuk membatasi kemampuan Trump untuk berperang melawan Iran.
"Anggota Kongres memiliki keprihatinan serius dan mendesak tentang keputusan pemerintah untuk terlibat dalam permusuhan terhadap Iran dan tentang kurangnya strategi yang bergerak maju," kata Pelosi dalam pernyataannya.
"Kongres dengan ini mengarahkan Presiden untuk menghentikan penggunaan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk terlibat dalam permusuhan di atau terhadap Iran atau bagian mana pun dari pemerintah atau militernya kecuali Kongres menyatakan perang terhadap negara itu atau untuk mencegah serangan oleh Iran terhadap AS dan kekuatannya," demikian bunyi resolusi sebanyak lima halaman itu.
Baca Juga: Tidak ada tentara AS yang terluka, Trump: Iran tampaknya akan mundur
Langkah ini disponsori oleh anggota Republik Elissa Slotkin, seorang mantan analis intelijen CIA yang pernah bertugas di Irak.
Pelosi mengatakan bahwa DPR juga dapat segera mempertimbangkan mencabut otorisasi kekuatan yang disetujui setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Tiga pemerintahan AS berturut-turut telah menyebutkan otorisasi itu sebagai pembenaran hukum untuk serangkaian tindakan militer di seluruh dunia Islam.
Tetapi setiap langkah untuk membatasi aksi Trump kemungkinan akan memiliki peluang sulit untuk lolos di Senat, di mana Partai Republik yang menguasai Senat.
RUU Kekuatan Perang mengarahkan Trump menghentikan penggunaan Angkatan Bersenjata AS di atau melawan Iran, kecuali Kongres telah menyatakan perang atau meloloskan otorisasi untuk penggunaan kekuatan terhadapnya.
