Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan
"Itu (undang-undang darurat) memberinya pembenaran, saya perlu lebih banyak kekuatan polisi, saya butuh lebih banyak hukum, itu sangat berguna. Dia (pemerintah) benar-benar menghancurkan supremasi hukum. Hanya pemerintah yang benar-benar bisa merusak supremasi hukum, warga negara tidak bisa," tegas Lee.
Menurut Philip Hynes, Kepala Analisis Risiko & Politik di ISS Risk, undang-undang darurat adalah kesalahan perhitungan yang signifikan berikutnya dari Pemerintah Hong Kong.
Yang berikutnya, Pemerintah Hong Kong akan melarang kandidat tertentu untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Dewan Distrik. "Keduanya akan dengan baik mengobarkan ketegangan dan meningkatkan protes dan aksi," kata Hynes kepada Reuters.
Baca Juga: Mahathir: Carrie Lam sebaiknya mundur dari posisi pemimpin Hong Kong
"Ketika itu terjadi, prospek untuk bencana ketiga yang tertunda akan meningkat secara eksponensial, penundaan pemilihan distrik. Kemudian, itu akan turun ke kekacauan yang berkelanjutan," imbuh dia.
Dennis Kwok, anggota Parlemen Hong Kong pro-demokrasi, menegaskan, penggunaan undang-undang darurat akan merusak supremasi hukum. "Ini akan berfungsi untuk semakin membatasi hak asasi manusia dan kebebasan," tegasnya. "Regulasi darurat hanyalah awal dari tergelincir jadi negara otoriter".
