Sumber: Al Jazeera | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) sedang meninjau penjualan senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) yang disahkan mantan Presiden Donald Trump, sebuah langkah yang menurut Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken adalah "tipikal" dari pemerintahan baru.
Dalam jumpa pers pertamanya pada Rabu (27/1), Blinken mengatakan, peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang dipertimbangkan adalah sesuatu yang memajukan tujuan strategis dan memajukan kebijakan luar negeri AS.
“Itulah yang kami lakukan saat ini,” katanya kepada wartawan seperti dikutip Al Jazeera.
The Wall Street Journal pertama kali melaporkan pada Rabu (27/1) bahwa pemerintahan Biden telah memberlakukan pembekuan sementara miliaran dolar dalam penjualan senjata ke kedua negara, termasuk penjualan amunisi berpemandu presisi ke Arab Saudi dan pesawat tempur F-35 ke UEA.
Baca Juga: Menlu AS: Kami ada di pihak negara-negara Asia Tenggara untuk hadapi China
Langkah itu dilakukan satu minggu setelah Biden dilantik. Biden memang telah berjanji untuk "menilai kembali" hubungan AS dengan Arab Saudi.
Sejak menjabat, Biden telah menandatangani serangkaian tindakan eksekutif untuk meninjau atau membalikkan beberapa kebijakan utama Trump.
Trump mengawasi hubungan AS yang erat dengan UEA dan Arab Saudi, sejalan dengan dukungan kuatnya untuk Israel dan kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran.
Pada Mei 2019, Trump mengumumkan keadaan darurat nasional karena ketegangan dengan Iran untuk menghindari keberatan dari Kongres AS tentang penjualan senjata senilai US$ 8 miliar ke Arab Saudi, UEA, dan Yordania.
Pemerintahan Trump juga mengizinkan penjualan amunisi kecil senilai US$ 290 juta ke Arab Saudi pada akhir Desember tahun lalu.
Baca Juga: AS kembali terbangkan pesawat bomber B-52 ke Timur Tengah
Pemerintahan Trump memberi tahu Kongres AS pada November 2020 bahwa mereka telah menyetujui penjualan lebih dari US$ 23 miliar sistem senjata canggih, termasuk jet tempur F-35 dan drone bersenjata ke UEA.
Pengumuman itu datang tak lama setelah pemerintah Emirat setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dalam kesepakatan yang ditengahi AS.
"Ini adalah pengakuan atas hubungan kami yang semakin dalam dan kebutuhan UEA akan kemampuan pertahanan tingkat lanjut untuk mencegah dan mempertahankan diri dari ancaman yang meningkat dari Iran," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan pada saat itu.
Baca Juga: Bill Gates terkejut dengan teori konspirasi Covid-19 gila dan jahat soal dirinya
Kelompok hak asasi manusia mengecam penjualan senajata itu, karena dapat memicu konflik regional. Terutama di Libya dan di Yaman, di mana UEA dan Arab Saudi telah melancarkan perang yang menghancurkan melawan pemberontak Houthi di negara itu.
Anggota parlemen dari Partai Republik dan Demokrat juga mengecam penjualan senjata itu, dengan mengatakan itu akan memfasilitasi perlombaan senjata yang berbahaya.
Legislator AS mengajukan resolusi yang berusaha menghentikan kesepakatan, tetapi upaya mereka gagal di Senat AS.
Trump saat itu juga mengancam akan memveto upaya Kongres AS apa pun untuk menghentikan penjualan senjata.
