Pemerintahan Trump Pecat Lebih dari 1.350 Pegawai Kementerian Luar Negeri AS

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Donald Trump secara resmi mulai memberhentikan lebih dari 1.350 pegawai Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat, sebagai bagian dari perombakan besar-besaran korps diplomatik AS.

Langkah ini menuai kritik tajam dari mantan diplomat, politisi oposisi, dan para pengamat internasional yang menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi melemahkan kemampuan AS dalam membela kepentingannya di panggung global.

Ratusan Diplomat dan Pegawai Sipil Dipecat

Menurut pemberitahuan internal yang dikirimkan ke staf, pemutusan hubungan kerja mencakup 1.107 pegawai sipil dan 246 pejabat dinas luar negeri yang berbasis di Amerika Serikat. Pemberhentian ini terjadi di tengah meningkatnya krisis internasional, termasuk perang Rusia-Ukraina, konflik berkepanjangan di Gaza, serta ketegangan memuncak antara Israel dan Iran.

"Departemen sedang merampingkan operasi domestik untuk fokus pada prioritas diplomatik," bunyi pemberitahuan internal tersebut. “Pengurangan pegawai telah dirancang secara hati-hati untuk hanya memengaruhi fungsi non-inti, kantor yang tumpang tindih, atau yang dinilai bisa dijalankan lebih efisien,” tambahnya.

Secara keseluruhan, jumlah pengurangan tenaga kerja akan mendekati 3.000, termasuk yang mengundurkan diri secara sukarela. Saat ini, Departemen Luar Negeri memiliki sekitar 18.000 pegawai berbasis di dalam negeri.

Bagian dari Agenda "America First" dan Pembersihan Birokrasi

Perombakan ini merupakan bagian dari upaya Trump untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri AS dengan agenda "America First". Presiden Trump telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk melakukan reformasi struktural demi menyingkirkan birokrat yang dianggap tidak setia atau tidak sejalan dengan visinya.

Sejak Februari lalu, Trump juga berjanji untuk "membersihkan deep state"—istilah yang ia gunakan untuk merujuk pada jaringan birokrasi yang dianggap menghambat agenda pemerintahannya.

Salah satu langkah kontroversial lainnya adalah pembubaran USAID (Badan Pembangunan Internasional AS), yang digabungkan ke dalam struktur Kementerian Luar Negeri.

Menurut Rubio, departemen yang ada saat ini “terlalu gemuk, birokratis, dan tidak efektif dalam era persaingan kekuatan besar,” dan membutuhkan desain ulang yang fokus pada kepentingan nasional. Beberapa jabatan tinggi seperti Pejabat untuk Keamanan Sipil, Demokrasi, dan HAM serta kantor pemantau kejahatan perang dan konflik internasional disebut akan dihapus.

Kritik dari Politikus dan Mantan Diplomat

Langkah ini memicu gelombang kritik, termasuk dari Senator Demokrat Tim Kaine dari Virginia, yang mengatakan bahwa pemecatan massal ini merupakan "salah satu keputusan paling ceroboh" di tengah meningkatnya ancaman global.

“Saat China memperluas pengaruh diplomatiknya, Rusia terus menyerang Ukraina, dan Timur Tengah dilanda kekacauan, Trump dan Rubio malah melemahkan kekuatan diplomatik kita,” ujar Kaine.

Senator Demokrat Chris Van Hollen turut hadir dalam aksi solidaritas di lobi gedung Kementerian Luar Negeri, di mana puluhan pegawai yang dipecat mendapat tepuk tangan perpisahan dari rekan-rekan mereka. Beberapa terlihat menangis sambil membawa kotak berisi barang-barang pribadi.

Proses Pemecatan yang Terstruktur dan Mendadak

Pegawai yang diberhentikan diarahkan untuk menyerahkan perlengkapan kerja seperti laptop, ponsel, dan ID. Poster bertuliskan "Transition Day Out Processing" dipasang di berbagai titik kantor. Di satu ruangan, terlihat kotak tisu dan air mineral disediakan bagi pegawai yang menjalani proses pemutusan kerja.

Sebuah dokumen checklist sepanjang lima halaman yang diterima Reuters menunjukkan bahwa seluruh akses pegawai yang diberhentikan ke sistem internal dan gedung akan dicabut tepat pukul 17.00 waktu setempat pada hari yang sama.

Beberapa dari mereka yang diberhentikan berasal dari unit penting, termasuk kantor yang menangani pemukiman kembali warga Afghanistan yang bekerja sama dengan militer AS selama dua dekade perang.

Restrukturisasi sempat tertunda akibat perintah pengadilan federal, namun pada Selasa lalu Mahkamah Agung AS memberikan lampu hijau bagi pemerintah untuk melanjutkan pemangkasan tenaga kerja secara besar-besaran.

Setelah itu, Kantor Penasihat Gedung Putih dan Kantor Manajemen Personalia langsung bergerak cepat mengkoordinasikan proses pemutusan kerja lintas lembaga.