/2026/05/02/1951488726.jpg "Pentagon Sebut Pasukan AS Dilacak lewat Data Lokasi Ponsel")
Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - Pentagon mengungkapkan personel militer Amerika Serikat (AS) di zona perang dilaporkan menjadi sasaran pengintaian hingga potensi serangan lewat data lokasi komersial yang dikumpulkan dari perangkat digital.
Informasi itu terungkap dalam surat Komando Pusat AS (Centcom) kepada Senator Partai Demokrat Ron Wyden yang kemudian dibagikan kepada Reuters.
Dalam surat tertanggal 14 April tersebut, Centcom menyebut telah menerima sejumlah laporan ancaman terkait pemanfaatan data lokasi komersial oleh pihak lawan untuk melacak dan mengawasi personel militer AS di wilayah operasi.
Pengungkapan itu menjadi konfirmasi resmi pertama bahwa pasukan AS di wilayah konflik aktif diduga dibidik menggunakan data lokasi yang diperjualbelikan secara komersial.
Baca Juga: AS Waspadai Ancaman Pelacakan Militer via Data Digital
Wilayah operasi Centcom sendiri mencakup kawasan Teluk, termasuk area ketegangan antara AS dan Iran di Selat Hormuz.
Sejumlah anggota parlemen bipartisan AS memperingatkan data lokasi dapat digunakan untuk memetakan titik berkumpul pasukan, membaca pola aktivitas harian, hingga membantu serangan menggunakan rudal, drone, maupun bom pinggir jalan.
"Sudah waktunya industri adtech diperlakukan sebagai ancaman keamanan nasional," kata Senator Ron Wyden.
Data lokasi selama ini menjadi bagian penting industri periklanan digital. Informasi tersebut biasanya dikumpulkan melalui aplikasi di ponsel pintar atau perangkat lain, lalu dijual ke broker data yang mengolah dan memperdagangkannya kembali melalui jaringan perantara.
Kekhawatiran terhadap praktik itu sebenarnya sudah muncul sejak lama. Pada 2016, seorang kontraktor pertahanan AS dilaporkan mampu melacak pergerakan pasukan operasi khusus AS dari pangkalan domestik hingga lokasi sensitif di Suriah menggunakan data lokasi komersial.
Baca Juga: Pemerintah Buka Akses Ekspor Mineral Kritis ke AS, Kerjasama Lewat Danantara
Belakangan, investigasi media Wired bersama dua media Jerman juga mengungkap miliaran titik koordinat dari broker data yang memperlihatkan aktivitas rinci orang-orang di sekitar 11 fasilitas militer dan intelijen AS di Jerman.
Para legislator menilai Pentagon bergerak terlalu lambat dalam melindungi personelnya dari ancaman tersebut.
Mereka mendesak sejumlah langkah pengamanan, mulai dari menonaktifkan identitas iklan di perangkat militer, mematikan fitur berbagi lokasi otomatis di ponsel personel lapangan, hingga mengurangi penggunaan browser Google Chrome di perangkat dinas.
Anggota DPR AS sekaligus mantan perwira Pasukan Khusus Angkatan Darat, Pat Harrigan, menilai browser seperti Chrome dirancang untuk mengumpulkan dan membagikan data pengguna.
Baca Juga: Rupiah Melemah 4 Hari Beruntun, Sentuh Rp 16.723 per Dolar AS Hari Ini (18/12)
"Setiap hari browser itu tetap digunakan di perangkat pemerintah, berarti setiap hari kita memberikan senjata kepada musuh untuk melawan pasukan kita sendiri," ujarnya.
Google membantah anggapan tersebut dan menyatakan Chrome memiliki sistem keamanan terdepan di industri. Perusahaan juga mengaku telah lama mendorong aturan yang lebih ketat terhadap broker data.
