Reporter: Ferrika Sari | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) alias shut down memecahkan rekor, sebagai penutupan pemerintah federal terlama dalam sejarah AS. Presiden AS Donald Trump telah menutup pemerintahan selama 22 hari hingga Sabtu (12/1).
Penutupan pemerintah pusat ini berkaitan dengan tuntutan Trump mendapatkan dana US$ 5,7 miliar untuk membiayai pembangunan tembok perbatasan antara AS-Meksiko.
Penutupan pemerintahan yang dimulai 22 Desember 2018, memecahkan rekor dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu ketika pemerintah AS ditutup selama 21 hari pada masa Presiden Bill Clinton.
Trump mengurung diri di Gedung Putih ketika Kongres AS menunda pembicaraan soal anggaran AS. Trump mengingatkan, kebuntuan ini diperkirakan berlangsung lama sambil menyalahkan partai Demokrat.
"Mereka (Demokrat) yang menahannya. Padahal hanya butuh 15 menit untuk menyelesaikan transaksi dan semua orang bisa bekerja kembali," kata Trump seperti dikutip Reuters.
Kubu Partai Demokrat mengatakan, Trump melakukan penutupan pemerintahan karena marah dengan Kongres AS yang menolak menandatangani pengesahan anggaran tahun lalu, yang tidak termasuk dana untuk mendirikan tembok perbatasan.
Para pegawai federal terkena dampak penutupan pemerintah. Untuk pertama kalinya, mereka tidak mendapatkan gaji dan dikhawatirkan terus berlanjut sehingga mempengaruhi kondisi keuangan pegawai. Termasuk pegawai lalu lintas udara dan petugas keamnana bandara yang terus bekerja tanpa upah.
Sekitar 800.000 pekerja federal tidak menerima gaji yang seharusnya dibayarkan pada Jumat lalu. Beberapa diantara mereka terpaksa menjual harta bendanya, atau meminta bantuan untuk membayarkan tagihan mereka ke situs-situs penggalangan dana.
Pihak Bandara Internasional Miami mengatakan akan menutup salah satu terminalnya lebih awal selama beberapa hari ke depan karena kemungkinan kekurangan petugas keamanan. Mereka meminta istirahat karena sakit dan jumlahnya meningkat dua kali lipat dibandingkan biasanya.
Serikat pekerja yang mewakili ribuan petugas pengawas lalu lintas udara pada Jumat, menggugat Federal Aviation Administration. Serikat mengatakan bahwa otoritas penerbangan AS itu telah melanggar undang-undang federal dengan tidak membayar gaji bagi para pegawai. Setidaknya, ini adalah gugatan ketiga yang diajukan serikat atas nama pekerja yang tidak digaji.
Trump sedang mempertimbangkan untuk memberikan status darurat untuk mengakiri penutupan pemerintahan serta membuka peluang terhadap pemberian dana pembangunan tembok pembatas tanpa melalui keputusan Kongres AS. Tapi Trump lebih suka menunggu Partai Demokrat untuk melakukan kesepakatan dengannya di Gedung Putih.
"Saya ingin memberikan mereka kesempatan untuk melihat apakah mereka dapat bertindak secara bertanggung jawab," kata Trump.
Partai Demokrat menyebut pembangunan tembok pembatas sebagai solusi yang tidak efektif dan ketinggalan zaman. Rancangan anggaran mengenai tembok perbatasan tersebut selalu diabaikan Senat dan dikembalikan ke Partai Republik.
Trump awalnya berjanji bahwa Meksiko akan membayar atas pembangunan tembok itu, yang akan membendung kedatangan para imigransi gelap dan obat-obat terlarang. Namun, pihak Meksiko tidak mau membayar proyek tersebut.
