Sumber: AP News | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Penyelidik PBB mulai mengumpulkan bukti terkait pengembangan dan penggunaan senjata kimia dan biologi oleh ekstremis Negara Islam Irak dan Levant (ISIL) di Irak pada tahun 2014.
Christian Ritscher, salah satu penyelidik yang bertugas,mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa orang-orang yang selamat dari serangan kimia Maret 2016 di kota Taza Khurmatu masih sangat merasakan dampaknya.
Taza Khurmatu merupakan kota Syiah Turkmenistan yang berada di Kirkuk, timur laut Irak.
Baca Juga: Kali Pertama, India Impor Lebih Banyak Minyak Rusia daripada dari Arab Saudi & Irak
"ISIL mempersenjatai beberapa bahan kimia dan menyebarkannya sebagai roket dan mortir kimia, serta alat peledak rakitan, di sekitar Taza Khurmatu yang mengenai lingkungan perumahan dan lahan pertanian," kata Ritscher, dikutip AP News.
Menurut penyelidik PBB, serangan terhadap Taza Khurmatu diyakini sebagai penggunaan senjata kimia pertama oleh ISIL.
"Lebih dari 6.000 penduduk dirawat karena luka-luka dan dua anak meninggal dalam beberapa hari setelah terpapar, sementara banyak yang selamat terus menderita efek kronis dan berkelanjutan," ungkap Ritscher.
Pejuang Negara Islam merebut kota-kota Irak dan mendeklarasikan kekhalifahan, yang banyak ditentang, di sebagian besar wilayah di Suriah dan Irak pada tahun 2014.
Baca Juga: Militer AS Berhasil Membunuh Pemimpin Senior ISIS di Suriah
Kelompok itu secara resmi dinyatakan kalah di Irak pada tahun 2017 setelah pertempuran selama tiga tahun yang menewaskan puluhan ribu orang. Meskipun demikian, sel-sel kelompok itu masih terus berkembang dan melancarkan aksi hingga saat ini.
Laporan Tim Investigasi PBB untuk Akuntabilitas Da'esh/ISIL (UNITAD) pada Mei 2021 juga menyebutkan bahwa kelompok Negara Islam telah menguji senjata biologi dan kimia kepada tahanan, bahkan hingga menyebabkan kematian.
"Tidak ada kekurangan bukti tentang kejahatan ISIL di Irak, karena ISIL adalah birokrasi berskala besar yang mendokumentasikan dan memelihara sistem administrasi seperti negara," pungkas Ritscher.
