/2025/12/30/1225750163.jpg "Peringatan Keras China: Kekuatan Separatis Taiwan Akan Ditindak Tegas")
Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - China menyatakan akan memberikan dukungan penuh kepada “kekuatan patriotik pro-reunifikasi” di Taiwan serta mengambil tindakan tegas terhadap kelompok yang dianggap sebagai “separatis”. Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat tinggi China yang menangani kebijakan terhadap Taiwan.
Reuters melaporkan,China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya meski ditolak oleh pemerintah di Taipei, terus meningkatkan tekanan militer dan politik terhadap pulau tersebut untuk menegaskan klaim kedaulatannya.
Menurut kantor berita resmi Xinhua, dalam Konferensi Kerja Taiwan tahunan, forum penting yang menentukan arah kebijakan China terhadap Taiwan, Wang Huning, pejabat nomor empat Partai Komunis China, mengatakan para pejabat harus mendorong tujuan besar reunifikasi nasional.
China: Dukung Pro-Unifikasi, Tindak Separatis
Xinhua mengutip Wang yang menegaskan perlunya:
- Mendukung secara tegas kekuatan patriotik pro-unifikasi di Taiwan
- Menindak keras kekuatan separatis “kemerdekaan Taiwan”
- Menentang campur tangan pihak asing
- Menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan
Baca Juga: Taiwan Gandeng Shield AI Kembangkan Sistem Nirawak Cerdas untuk Hadapi Ancaman China
Taiwan: Ini Retorika Lama Beijing
Menanggapi pernyataan tersebut, pemerintah Taiwan menyebut komentar Wang sebagai pengulangan narasi lama China terkait anti-separatisme dan upaya mengambil alih Taiwan.
Dewan Urusan Daratan (Mainland Affairs Council) Taiwan menyatakan bahwa tujuan utama China adalah menghapus Republik China (nama resmi Taiwan) dan mendorong unifikasi.
Meski laporan Xinhua tidak secara eksplisit menyebut penggunaan kekuatan militer, China tidak pernah menanggalkan opsi militer untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya.
Nada yang lebih keras disampaikan Kementerian Pertahanan China. Juru bicara Jiang Bin mengatakan:
“Jika pasukan ‘kemerdekaan Taiwan’ berani memprovokasi konflik, mereka pasti akan dihancurkan.”
Skema “Satu Negara, Dua Sistem” Kembali Diangkat
China kembali menawarkan model “satu negara, dua sistem” ala Hong Kong untuk Taiwan, meski tidak ada partai besar di Taiwan yang mendukung skema tersebut.
Pemerintah Taiwan menilai pengalaman Hong Kong justru menunjukkan represi. Presiden Taiwan Lai Ching-te menyinggung vonis 20 tahun penjara terhadap taipan Hong Kong Jimmy Lai sebagai bukti bahwa hukum keamanan nasional China digunakan untuk membungkam kebebasan.
“Vonis Jimmy Lai menunjukkan bahwa hukum keamanan nasional di Hong Kong adalah alat persekusi politik di bawah ‘satu negara, dua sistem’ yang menginjak-injak HAM dan kebebasan pers,” tulis Lai di media sosial X.
Baca Juga: Malaysia Naikkan Harga Referensi CPO Maret, Bea Keluar Tetap 9%
Isu Taiwan Jadi Titik Sensitif Hubungan AS-China
Beijing juga kembali memperingatkan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, agar tidak mencampuri isu Taiwan yang disebut sebagai urusan internal China.
Dalam pembicaraan telepon dengan Presiden AS Donald Trump pekan lalu, Presiden China Xi Jinping menegaskan bahwa Taiwan adalah isu paling penting dalam hubungan AS-China, dan meminta Washington berhati-hati dalam penjualan senjata ke Taiwan.
Tonton: Kopdes Merah Putih Siap Jalankan Program Gentengisasi
China juga terus menolak berdialog dengan Presiden Taiwan, yang oleh Beijing disebut sebagai “separatis”, kecuali jika Taiwan mengakui bahwa pulau tersebut adalah bagian dari China.
