/2026/10/23/1426859816.jpg "Pernikahan di China Turun 7,5%, Pemerintah Berupaya Dongkrak Angka Kelahiran")
Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Pemerintah China berupaya menstabilkan angka kelahiran melalui penguatan dukungan bagi keluarga.
Langkah ini ditempuh untuk mengatasi penurunan populasi dan tingkat kelahiran yang mencapai rekor terendah, sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
Melansir Reuters, Dewan Negara China atau kabinet, dalam pertemuan pada Jumat (23/10/2026), menyerukan penyempurnaan kebijakan terkait pernikahan, kelahiran anak, pengasuhan, dan pendidikan.
Baca Juga: Michael Carrick Akui Bertanggung Jawab atas Krisis Manchester United
Pemerintah juga berencana mengoptimalkan kebijakan perpajakan, jaminan sosial, serta perumahan guna membangun lingkungan yang lebih mendukung keluarga untuk memiliki anak.
Mengutip laporan televisi pemerintah China, kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang ramah terhadap kelahiran anak (fertility-friendly society).
Populasi China tercatat menyusut selama empat tahun berturut-turut pada 2025. Sejumlah pakar memperingatkan tren penurunan tersebut berpotensi berlanjut.
Sementara itu, data resmi menunjukkan jumlah pencatatan pernikahan pada semester I-2026 turun sekitar 7,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan angka kelahiran dan populasi menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi menambah tekanan terhadap sistem jaminan sosial serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga terjadi ketika permintaan konsumsi domestik China masih lemah.
Baca Juga: Conte Bantah Negosiasi dengan Manchester United, Masa Depan Michael Carrick Disorot
Dalam pertemuan tersebut, para pejabat China menegaskan bahwa populasi merupakan fondasi pembangunan ekonomi dan sosial.
Pemerintah ingin meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan agar dapat menopang pembangunan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah China telah meningkatkan dukungan fiskal untuk mendorong kelahiran anak.
Kebijakan tersebut mencakup program subsidi pengasuhan anak secara nasional serta pembebasan atau pengurangan biaya pendidikan prasekolah.
Pemerintah juga berupaya mendorong pandangan yang lebih positif terhadap pernikahan dan memiliki anak.
Namun, upaya meningkatkan angka kelahiran berlangsung di tengah penurunan jumlah pernikahan, yang dapat membatasi efektivitas kebijakan tersebut.
Baca Juga: Aset Nasabah Kaya di Singapura Tumbuh 6% di 2026, Ini Pemicunya
Selain dukungan bagi keluarga, Dewan Negara China menyerukan pemerataan akses terhadap layanan publik dasar.
Langkah ini sejalan dengan reformasi sistem registrasi rumah tangga atau hukou yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Reformasi tersebut ditujukan untuk memperluas akses pekerja migran dari wilayah pedesaan terhadap layanan publik di perkotaan, termasuk kesempatan menyekolahkan anak di sekolah negeri di kota tempat mereka bekerja.
