Sumber: Reuters | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - LONDON. Inggris mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong dalam eskalasi perselisihan dengan China atas pengenalan undang-undang keamanan nasional untuk bekas jajahan Inggris tersebut.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan kepada parlemen perjanjian itu akan segera ditangguhkan dan embargo senjata akan diperpanjang ke Hong Kong.
Baca Juga: Israel rudal Suriah, ini akibatnya
"Kami tidak akan mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali pengaturan itu, kecuali dan sampai ada perlindungan yang jelas dan kuat, yang dapat mencegah ekstradisi dari Inggris disalahgunakan di bawah undang-undang keamanan nasional yang baru," kata Raab seperti dikutip Reuters.
Larangan itu adalah duri berikutnya dari hubungan mesra Inggris dan China yang dijalin mantan Perdana Mentri David Cameron.
London telah kecewa dengan tindakan keras di Hong Kong, yang kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997. "Ekstradisi antara Hong Kong dan Inggris sangat jarang, jadi ini adalah gerakan simbolis, tetapi sangat penting," kata Nick Vamos, partner di firma hukum London Peters & Peters.
Raab mengatakan dia akan memperpanjang embargo senjata yang berarti tidak ada ekspor senjata atau amunisi dan larangan terhadap peralatan apa pun yang mungkin digunakan untuk represi internal.
Baca Juga: Ramaikan perlombaan, Korea Utara klaim uji klinis vaksin corona ke manusia
Sebelumnya Australia dan Kanada juga menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong awal bulan ini. Presiden AS Donald Trump juga telah mengakhiri perlakuan ekonomi istimewa untuk Hong Kong.
Pekan lalu Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memerintahkan peralatan dari Huawei Technologies untuk sepenuhnya dihapus dari jaringan 5G Inggris pada akhir tahun 2027.
Sementara China yang pernah dijadikan sumber utama investasi dalam proyek-proyek infrastruktur Inggris dari nuklir hingga kereta api menuduh Inggris menjadi calo ke Amerika Serikat.
Inggris mengatakan undang-undang keamanan baru melanggar jaminan kebebasan, termasuk peradilan independen, yang telah membantu menjadikan Hong Kong salah satu pusat perdagangan dan keuangan terpenting di dunia sejak 1997.
Baca Juga: Lakukan kerja paksa warga Uighur, 11 perusahaan China masuk daftar hitam AS
Raab didesak oleh sesama anggota parlemen untuk mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan terhadap individu, atas Hong Kong dan kekhawatiran tentang perlakuan China terhadap Muslim Uighur di wilayah Xinjiang.
Tetapi ia mengatakan tindakan seperti itu tidak segera terjadi. "Kami akan dengan sabar mengumpulkan bukti, butuh berbulan-bulan," katanya.
Para pejabat di Hong Kong dan Beijing mengatakan undang-undang itu penting untuk menutup celah keamanan nasional yang terungkap oleh protes pro-demokrasi dan anti-China baru-baru ini. China telah berulang kali mengatakan kepada kekuatan Barat untuk berhenti mencampuri urusan Hong Kong.
Baca Juga: Perang dagang Amerika Serikat dengan China bakal memanas lagi, ini penyebabnya
Pada hari Minggu, duta besar Tiongkok untuk Inggris memperingatkan tanggapan keras jika London berusaha untuk memberikan sanksi kepada pejabat China, seperti yang dituntut oleh beberapa anggota parlemen dari Partai Konservatif.
