Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Otoritas Thailand mengatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan dakwaan terhadap para pemimpin aksi ujuk rasa yang menyerukan reformasi monarki. Pada saat yang bersamaan, polisi menyita sebuah plakat simbolis yang menyatakan bahwa Thailand adalah milik rakyat dan bukan raja.
Melansir Reuters, puluhan ribu orang bergabung dalam protes pada akhir pekan yang mendukung tuntutan untuk mengekang kekuasaan monarki Raja Maha Vajiralongkorn - sebuah institusi yang dihormati menurut konstitusi.
"Para pemimpin menggunakan kata-kata yang tidak pantas tentang lembaga itu dan kami akan mengambil tindakan penuh terhadap mereka," juru bicara polisi Piya Uthayo mengatakan kepada wartawan. Dia menambahkan bahwa tuduhan 'lese majeste' terhadap penghinaan terhadap monarki adalah sebuah tindakan kejahatan.
Para pengunjuk rasa semakin berani selama dua bulan demonstrasi menentang istana dan pemerintahan yang didominasi militer. Istana Kerajaan tidak menanggapi permintaan komentar atas protes atau tuntutan para pengunjuk rasa.
Baca Juga: Melanggar tabu, rakyat Thailand semakin berani menantang Raja, apa pemicunya?
Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta yang ingin dicopot oleh para pengunjuk rasa, menyambut baik fakta bahwa demonstrasi itu berlangsung damai. Aksi ini merupakan yang terbesar sejak dia mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 2014.
Polisi mengatakan plakat kuningan, yang disemen di dekat Grand Palace di Bangkok saat aksi protes berlangsung, ditahan sebagai barang bukti. Pemimpin aksi protes Parit Chiwarak mengungkapkan bahwa plakat tersebut telah disingkirkan. Namun, file elektronik dari plakat dibagikan secara online agar orang-orang dapat membuatnya lebih banyak dan menempatkannya di mana pun mereka mau.
“Plakat itu sudah ada di hati orang. Boleh dilepas tapi kami akan buat yang baru,” ujarnya seperti yang dilansir Reuters.
Baca Juga: Pengunjuk rasa Thailand menantang monarki, saat protes besar meningkat
Parit termasuk di antara lebih dari selusin pemimpin aksi protes yang telah ditangkap dan dibebaskan dari demonstrasi sebelumnya dengan alasan mengkritik monarki, Pasal 112 dari hukum pidana Thailand.
