/2025/10/05/1613111014.jpg "PM Jepang Sanae Takaichi Akan Bubarkan Parlemen, Siapkan Pemilu Dadakan Februari")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - TOKYO. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berencana membubarkan parlemen pada pekan depan dan menggelar pemilihan umum (pemilu) dadakan, demikian disampaikan sekretaris jenderal partainya pada Rabu.
Langkah ini diambil untuk mencari dukungan publik atas rencana belanja pemerintah yang belakangan mengguncang pasar keuangan.
Dua anggota parlemen dari partai berkuasa mengatakan Takaichi tengah mempertimbangkan pelaksanaan pemilu pada 8 Februari. Keduanya meminta identitasnya dirahasiakan mengingat sensitivitas isu tersebut.
“Kami perlu mencari mandat baru,” ujar Shunichi Suzuki, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Liberal (LDP), kepada wartawan usai bertemu Takaichi. Ia menambahkan bahwa sang perdana menteri akan memaparkan rencananya pada Senin pekan depan.
Baca Juga: Manufaktur Jepang Kehilangan Momentum, Sektor Material Paling Tertekan
Sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, Takaichi berupaya memanfaatkan lonjakan dukungan publik sejak menjabat pada Oktober lalu, meski kebijakannya memicu ketegangan diplomatik besar dengan China, tetangga kuat Jepang.
Suzuki mengatakan pemungutan suara akan memberi kesempatan kepada pemilih untuk menilai koalisi baru LDP dengan Partai Inovasi Jepang (Ishin) yang berhaluan kanan. Takaichi membentuk aliansi tersebut tahun lalu setelah berpisah dengan Komeito, mitra lama LDP yang lebih moderat.
“Salah satu alasan pembubaran parlemen adalah karena pemilu sebelumnya berlangsung di bawah pemerintahan koalisi LDP–Komeito; publik belum memberikan penilaian atas perubahan mitra koalisi kami,” tambah Suzuki.
Sinyal ke Beijing
Pemilu ini juga akan menguji sejauh mana dukungan publik terhadap rencana Takaichi untuk meningkatkan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta menambah anggaran pertahanan sesuai strategi keamanan nasional yang direvisi, kata Suzuki.
Laporan pekan lalu yang menyebutkan kemungkinan pemilu dadakan memicu aksi jual yen dan obligasi pemerintah Jepang, karena investor khawatir bagaimana salah satu negara maju dengan tingkat utang tertinggi di dunia itu akan membiayai ekspansi fiskal.
Pemilu tersebut juga digelar di tengah perselisihan terburuk dalam lebih dari satu dekade antara dua ekonomi terbesar di Asia.
Tahun lalu, Takaichi menyatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang—pernyataan yang diminta Beijing untuk dicabut.
Baca Juga: Bursa Jepang Ditutup Cetak Rekor Rabu (14/1), Yen Tertekan Isu Stimulus Fiskal
Takaichi tidak menarik ucapannya, sehingga memicu langkah balasan, termasuk imbauan kepada warga China agar tidak bepergian ke Jepang serta pembatasan ekspor barang berteknologi ganda.
“Pemilu ini kemungkinan besar akan dimenangkan berdasarkan kinerjanya dalam menangani ekonomi,” kata Jeremy Chan, analis senior Asia Timur Laut di konsultan risiko politik Eurasia Group.
“Namun, keuntungan bagi Takaichi jika meraih kemenangan meyakinkan adalah sinyal kuat kepada Beijing bahwa ia akan bertahan, dan rangkaian taktik koersif China tidak akan berhasil memaksanya turun dari jabatan,” tambahnya.
Dengan jadwal pemilu yang berpotensi memperumit pengesahan anggaran 2026 sebelum tahun fiskal berakhir pada Maret, Takaichi disebut tengah mempertimbangkan langkah belanja sementara, demikian dilaporkan surat kabar Yomiuri.
![[Intensive Workshop] Foreign Exchange & Hedging Strategies](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_17122515210200.jpg)
