/2025/10/06/984728141.jpg "PM Prancis Sebastien Lecornu Lolos dari Dua Mosi Tidak Percaya di Parlemen")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu berhasil selamat dari dua mosi tidak percaya di parlemen pada Kamis (16/10), berkat dukungan krusial dari Partai Sosialis.
Dukungan itu muncul setelah Lecornu berjanji untuk menangguhkan reformasi pensiun kontroversial yang digagas oleh Presiden Emmanuel Macron.
Dua mosi tersebut — yang diajukan oleh partai kiri keras France Unbowed dan partai sayap kanan National Rally (RN) — masing-masing hanya memperoleh 271 dan 144 suara, jauh di bawah ambang 289 suara yang diperlukan untuk menjatuhkan pemerintahan yang baru berumur beberapa hari itu.
Langkah Lecornu untuk “membekukan” reformasi pensiun hingga setelah pemilihan presiden 2027 berhasil melunakkan sikap Partai Sosialis, memberi pemerintahan Macron napas politik baru di tengah parlemen yang sangat terpecah.
Pemerintahan Macron Masih di Ujung Tanduk
Meskipun selamat dari dua mosi tersebut, hasil pemungutan suara menyoroti rapuhnya posisi Macron di paruh kedua masa jabatannya.
Presiden RN, Jordan Bardella, menulis di platform X (dulu Twitter):
Baca Juga: PM Prancis Sebastien Lecornu Tunda Reformasi Pensiun 2023 Hingga Pemilu 2027
“Mayoritas yang disatukan lewat transaksi politik berhasil menyelamatkan jabatan mereka hari ini, dengan mengorbankan kepentingan nasional.”
Sementara itu, pasar obligasi Prancis tetap stabil setelah hasil pemungutan suara tersebut, dengan sebagian besar investor sudah memperkirakan kemenangan pemerintah.
Ancaman Krisis Anggaran 2026
Namun, kemenangan ini bukan akhir dari masalah. Lecornu kini menghadapi perundingan sulit mengenai anggaran 2026, yang direncanakan lebih ramping. Jika gagal mendapatkan dukungan parlemen, pemerintahannya masih berisiko dijatuhkan kapan saja.
Presiden Majelis Nasional sekaligus sekutu Macron, Yael Braun-Pivet, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas fiskal:
“Rakyat Prancis perlu tahu bahwa semua ini kami lakukan untuk memberikan mereka anggaran yang kuat — karena itu sangat fundamental bagi masa depan negara.”
Setelah berhasil menekan pemerintah untuk menunda reformasi pensiun, Partai Sosialis kini menargetkan penerapan pajak bagi para miliarder dalam rancangan anggaran 2026. Langkah ini memperlihatkan betapa lemahnya posisi Lecornu dalam negosiasi politik saat ini.
Reformasi Pensiun: “Kryptonite Politik” Prancis
Prancis tengah mengalami krisis politik terburuk dalam beberapa dekade, dengan serangkaian pemerintahan minoritas berjuang mendorong kebijakan penghematan fiskal di parlemen yang terbagi dalam tiga blok ideologi besar.
Baca Juga: Macron Ogah Mundur, Krisis Politik Prancis Melebar
Reformasi sistem pensiun memang menjadi isu sensitif secara historis. Sejak Presiden Sosialis François Mitterrand menurunkan usia pensiun dari 65 menjadi 60 tahun pada 1982, setiap upaya untuk menaikkannya selalu memicu perlawanan keras.
Rata-rata usia pensiun efektif di Prancis saat ini adalah 60,7 tahun, lebih rendah dibanding rata-rata 64,4 tahun di negara-negara anggota OECD.
Reformasi Macron menaikkan usia pensiun menjadi 64 tahun pada 2030, langkah yang sejatinya membawa Prancis sejajar dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Namun, kebijakan itu dianggap menggerus hak sosial yang sangat dihargai oleh kelompok kiri.
