Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan tidak akan mengundurkan diri meski pemerintahannya kembali terancam oleh dua mosi tidak percaya yang diajukan pada Senin (13/10).
Kedua mosi tersebut berpotensi menjatuhkan kabinet barunya sebelum akhir pekan ini, memperdalam krisis politik terburuk yang melanda Prancis dalam beberapa dekade terakhir.
Negeri itu tengah menghadapi kebuntuan politik akibat parlemen yang terpecah menjadi tiga blok ideologis besar. Pemerintah minoritas Macron berulang kali kesulitan meloloskan anggaran penghematan defisit, di tengah oposisi keras dari kubu kiri dan kanan ekstrem.
Macron Tegas: “Saya Tidak Akan Mundur”
Dalam pernyataan di Mesir, tempat ia menghadiri pertemuan terkait upaya mengakhiri perang di Gaza, Macron menolak tekanan untuk mundur. Ia menegaskan akan tetap menjalankan masa jabatannya hingga 2027, dan menyalahkan lawan politiknya karena telah menciptakan instabilitas nasional.
Baca Juga: Macron Hadapi Tenggat Penentuan Perdana Menteri Baru Prancis di Tengah Krisis Politik
“Saya memastikan kontinuitas dan stabilitas, dan akan terus melakukannya,” kata Macron. “Mandat yang diberikan kepada presiden adalah untuk melayani, melayani, dan melayani.”
Pergantian Perdana Menteri yang Berulang
Hanya beberapa hari sebelumnya, Macron mengangkat kembali Sébastien Lecornu sebagai perdana menteri setelah sempat mengundurkan diri.
Kabinet baru diumumkan pada Minggu malam, dengan sebagian besar posisi penting tetap dipegang wajah lama — meski Lecornu sebelumnya berjanji akan membentuk pemerintahan yang mencerminkan “pembaruan dan keberagaman.”
Langkah itu langsung memicu reaksi dari dua kubu ekstrem: partai kiri France Unbowed (LFI) dan partai kanan National Rally (RN), yang sama-sama mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinet baru.
Pemungutan suara diperkirakan berlangsung Kamis (16/10). Lecornu diyakini membutuhkan dukungan dari Partai Sosialis, yang sejauh ini belum menentukan sikap.
Syarat Partai Sosialis: Cabut Reformasi Pensiun
Partai Sosialis menuntut pemerintah untuk mencabut reformasi pensiun Macron dan memberlakukan pajak bagi para miliarder, dua kebijakan yang ditolak mentah-mentah oleh kubu kanan.
Baca Juga: Krisis Politik Membayangi Macron, Kesendirian di Tepi Sungai Seine Jadi Sorotan
“Tidak akan ada mosi kecaman jika perdana menteri berkomitmen untuk menghentikan penggunaan Pasal 49.3 dan menangguhkan reformasi pensiun,” ujar anggota parlemen Sosialis Philippe Brun kepada Reuters, merujuk pada mekanisme konstitusional yang memungkinkan pemerintah meloloskan undang-undang tanpa pemungutan suara.
Sementara itu, Lecornu — yang kini memegang rekor sebagai perdana menteri tersingkat dalam sejarah Prancis dengan masa jabatan pertama hanya 27 hari — tidak menutup kemungkinan akan mengundurkan diri kembali jika gagal memperoleh dukungan parlemen.
Tekanan dari Kanan dan Kiri
Presiden Partai RN Jordan Bardella menyatakan terbuka untuk mendukung mosi yang diajukan kubu kiri.
“Saya bukan orang sektarian,” katanya di TF1 TV. “Kepentingan Prancis hari ini adalah memastikan Emmanuel Macron dihentikan di jalurnya.”
Tekanan Anggaran dan Krisis Kepercayaan
Kabinet baru Macron menggelar rapat perdana pada Senin sore dan diharuskan mengajukan rancangan anggaran negara paling lambat Rabu. Prancis saat ini memiliki defisit terbesar di zona euro, dan serangkaian perdana menteri sebelumnya gagal meloloskan anggaran penghematan yang diinginkan Macron.
-
Michel Barnier menjadi korban pertama setelah parlemen menolak rancangan anggaran 2025 miliknya pada Desember lalu.
-
François Bayrou, penggantinya, sempat berhasil meloloskan undang-undang tersebut, namun lengser bulan lalu karena usulan penghematan untuk anggaran 2026 juga ditolak parlemen.
Baca Juga: PM Prancis Sebastien Lecornu dan Kabinetnya Mundur Hanya 14 Jam Setelah Dilantik
Macron menuding oposisi sebagai penyebab utama kekacauan politik saat ini.
“Kekuatan politik yang menjatuhkan François Bayrou dan berupaya menggoyang Sébastien Lecornu adalah pihak yang bertanggung jawab atas kekacauan ini,” ujar Macron.
Krisis Politik yang Belum Berakhir
Dengan parlemen yang terbelah dan legitimasi pemerintah yang terus melemah, Prancis menghadapi masa depan politik yang penuh ketidakpastian.
Jika Lecornu gagal melewati mosi tidak percaya minggu ini, Macron kemungkinan akan menghadapi tekanan baru untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilu dini — opsi yang sejauh ini tetap ia tolak.