Sumber: Reuters | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Pemerintah Malaysia telah menyita dana senilai lebih dari 1 miliar ringgit atau setara US$ 243,5 juta dari rekening milik China Petroleum Pipeline Engineering (CPP) di sebuah bank. Alasannya adalah karena proyek yang dibangun kontraktor tersebut mangkrak.
Diberitakan Reuters, penyitaan tersebut dilakukan hampir setahun setelah Malaysia menghentikan dua proyek jaringan pipa senilai US$ 2,3 miliar. Di mana CPP adalah kontraktor utama proyek tersebut.
Baca Juga: Serangan Trump terhadap anggota Kongres Partai Demokrat disebut rasis
CPP sendiri adalah anak usaha dari raksasa energi milik pemerintah Tiongkok yakni China National Petroleum Corp.
"Saya mengerti bahwa 80% dari biaya untuk proyek pembangunan pipa telah dibayarkan. Tetapi pekerjaan yang diselesaikan hanya mencapai 13%," kata Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
"Jadi pemerintah berhak untuk mendapatkan kembali uang itu, karena proyek tersebut dibatalkan," lanjutnya.
Komentar tersebut mengikuti laporan dari Straits Times pada hari Sabtu lalu yang menyebut bahwa pemerintah Malaysia telah mengambil dana dari akun CPP di HSBC Malaysia. Namun pihak HSBC menolak berkomentar, dengan alasan menjaga kerahasiaan klien.
Baca Juga: Didi Chuxing akan izinkan pengguna mengakses layanan kompetitor lewat aplikasi mereka
Sebelumnya, pada 2016 CPP memenangkan kontrak dari pemerintahan mantan Perdana Menteri Najib Razak untuk membangun jaringan pipa minyak sepanjang 600 km di sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia, dan pipa gas sepanjang 662km di Sabah.
Kedua proyek tersebut ditangguhkan oleh Mahathir pada Juli tahun lalu setelah dia mengalahkan Najib dalam pemilihan nasional 2018.
Mahathir telah bersumpah untuk menegosiasikan ulang atau membatalkan apa yang disebutnya proyek China yang tidak adil yang sebelumnya disahkan oleh Najib.
Baca Juga: Jelang musim panas, produksi batubara China cetak rekor tertinggi pada bulan lalu
Mahathir juga tak khawatir aksinya ini akan membuat pemerintah China marah. Pasalnya pemerintah dinilainya berhak mengambil kembali uang atas proyek yang tidak diselesaikan oleh perusahaan tersebut.
