Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Dalam sebuah pernyataan pada Minggu pagi, Senator Republik Tom Cotton dan Pete Ricketts mengatakan, "sekarang setelah undang-undang tersebut berlaku, tidak ada dasar hukum untuk 'perpanjangan' tanggal berlakunya."
Cotton menambahkan awal minggu ini di ruang sidang Senat bahwa tidak akan ada perpanjangan, tidak ada konsesi, dan tidak ada kompromi untuk TikTok.
Ketua DPR Mike Johnson, sekutu utama Trump lainnya, juga mengajukan pertanyaan pada Minggu, mengatakan kepada NBC bahwa ia ingin melihat undang-undang saat ini ditegakkan dan bahwa ia sangat gembira melihat Google, Apple, dan Microsoft telah mengambil langkah-langkah untuk mematuhi undang-undang.
Perdebatan antara Trump, TikTok, dan anggota parlemen AS akan semakin memanas pada hari Senin, dengan CEO TikTok Shou Zi Chew diperkirakan akan hadir di acara pelantikan.
Penutupan bergilir
Akses ke TikTok mulai terputus bagi sebagian pengguna AS sekitar 90 menit sebelum undang-undang baru tersebut berlaku Sabtu malam.
Aplikasi tersebut juga tidak tersedia melalui App Store Apple beberapa jam menjelang tengah malam.
Video dimuat sebentar-sebentar di TikTok untuk sementara waktu, tetapi aplikasi tersebut juga menampilkan layar yang gelap yang menunjukkan masalah jaringan.
Pemutusan bergilir Sabtu malam bagi pengguna TikTok AS mengikuti laporan dari The Information yang mengatakan Oracle, yang mengelola server TikTok AS, akan mulai menutup server yang menampung data TikTok paling cepat pukul 9:00 malam ET.
Baca Juga: TikTok Menghilang dari AS, Jutaan Pengguna Tak Bisa Akses!
Undang-undang yang menyebabkan penutupan TikTok tidak langsung melarang aplikasi tersebut, tetapi melarang pengguna mengakses platform tersebut melalui toko aplikasi, seperti yang dijalankan oleh Apple dan Google, dan layanan cloud kecuali perusahaan induk ByteDance menjual kepemilikannya kepada pemilik yang tidak dikendalikan oleh negara yang dianggap AS sebagai musuh.
Kongres menuduh ByteDance memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Tiongkok dan menuduh bahwa Partai Komunis Tiongkok dapat memaksa perusahaan tersebut untuk memberikan informasi tentang pengguna AS atau menyebarkan propaganda di platform tersebut.
Namun, protes dari pengguna dan pendukung TikTok memaksa Presiden Joe Biden dan Trump untuk menanggapi.
Setiap kali perusahaan tidak mematuhi hukum, mereka harus membayar denda sebesar US$ 5.000 setiap kali pengguna mengakses aplikasi media sosial tersebut.
Baca Juga: Donald Trump Semakin Sibuk Jelang Pelantikan, Persiapan Besar Kembali ke Gedung Putih
Trump harus meyakinkan Kongres untuk membatalkan larangan tersebut atau mencari cara lain untuk mengatasinya jika ia ingin agar layanan tersebut tetap berjalan, dan keduanya tidaklah mudah.
