Sumber: Al Jazeera | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - DOHA. Qatar dan Arab Saudi hampir mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri perselisihan yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.
Sumber Al Jazeera mengatakan, kesepakatan awal itu datang setelah Jared Kushner, penasihat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tiba di kawasan Teluk sebagai bagian dari upaya terakhir untuk menyelesaikan krisis Teluk, sebelum pemerintahan Trump meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021 mendatang.
Tur Kushner ke negara Teluk, termasuk bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman di Riyadh awal pekan ini. Kushner juga bertemu dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, di Doha pada Rabu pekan ini.
Sebelumnya, Wall Street Journal mengutip pejabat AS melaporkan, fokus utama dari pembicaraan tersebut adalah untuk menyelesaikan perselisihan mengenai perizinan pesawat Qatar terbang melalui wilayah udara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
Baca Juga: Jelang berakhir masa jabatan, Presiden Donald Trump pancing masalah di Timur Tengah
Sementara, Bloomberg melaporkan, perjanjian yang akan datang tidak akan melibatkan UEA, Bahrain, dan Mesir, yang bersama-sama dengan Arab Saudi membentuk kuartet memblokir Qatar.
Pada Juni 2017, kuartet tersebut memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar dan memberlakukan embargo darat, laut, dan udara di negara Teluk tersebut. Empat negara itu menuduh Qatar mendukung terorisme dan memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan Iran.
Qatar telah berulang kali menolak tuduhan itu sebagai tidak berdasar sambil menyoroti kesiapannya untuk berdialog.
Sebagai harga untuk mencabut blokade, keempat negara tersebut menetapkan ultimatum 13 poin untuk Qatar, termasuk menutup jaringan media Al Jazeera.
Belakangan, empat netara telah melonggarkan tuntutan mereka, dan Arab Saudi telah menunjukkan lebih banyak kesediaan untuk menemukan kesamaan guna menyelesaikan krisis.
“[Berita tentang kesepakatan yang diharapkan] ini merupakan langkah besar ke arah yang benar yang setidaknya membuka jalan bagi upaya penyelesaian konflik yang akan memakan waktu bertahun-tahun,” kata Andreas Krieg, asisten profesor di King's College London kepada Al Jazeera.
