Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) menangguhkan proses sertifikasi untuk beberapa perkebunan kelapa sawit milik FGV Holdings, setelah produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia asal Malysia itu gagal memenuhi standar tenaga kerja.
RSPO juga menangguhkan kembali sertifikasi Kilang Sawit Serting, pasca temuan "tidak memuaskan" dari audit atas pabrik pengolahan minyak sawit dan basis pasokan milik anak usaha FGV Holding tersebut.
Pertama kali RSPO menangguhkan sertifikasi untuk Kilang Sawit Serting dan basis pasokannya pada 2018, setelah penyelidikan menemukan indikasi kerja paksa, praktik kerja "eksploitatif", dan pengawasan yang lemah dari kontraktor yang mempekerjakan tenaga kerja asing.
Baca Juga: Gara-gara pernyataan Mahathir, India setop impor CPO dari Malaysia
"Adalah tugas semua anggota untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan buruh dilindungi, dan semua arahan panel pengaduan harus dipatuhi dan diimplementasikan dalam jangka waktu yang diberikan," kata Bakhtiar Talhah, Pejabat sementara Chief Executive Officer RSPO, Rabu (15/1), seperti dikutip Reuters.
Penangguhan sebelumnya RSPO cabut secara kondisional pada Agustus tahun lalu. Dan, Panel Pengaduan RSPO menyatakan, akan melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan kepatuhan FGV Holdings.
Tetapi, audit RSPO pada Oktober 2019 menemukan pekerja migran masih menghadapi masalah, dan bukti-bukti yang minim bahwa perusahaan memastikan upah dan kondisi kerja mereka sejalan dengan Undang-Undang Perburuhan.
Baca Juga: Asosiasi industri desak Pemerintah India benar-benar batasi impor CPO
FGV Holdings juga gagal memastikan pekerja asing yang baru mereka rekrut tak membayar biaya perekrutan agen yang tidak perlu, dan telah mendapat pengarahan yang memadai tentang kondisi kerja di masa depan.
"Semua proses sertifikasi untuk unit FGV Holdings yang tidak bersertifikat telah ditangguhkan," sebut RSPO.
Juru bicara FGV Holding kepada Reuters mengatakan, perusahaannya akan mengajukan banding atas keputusan tersebut dan mencari klarifikasi lebih lanjut dari RSPO.
Baca Juga: Soal CPO, Mahathir: Saya tetap menentang hal yang salah, kendati merugikan negara
RSPO adalah asosiasi nirlaba yang menyatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit, yang bertujuan mempromosikan penggunaan produk berkelanjutan. Banyak pembeli di Eropa yang menjadikan sertifikat RSPO sebagai tolok ukur.
Tahun lalu, sekelompok organisasi non-pemerintah meminta pihak berwenang AS untuk melarang impor CPO dari FGV Holdings. Mereja juga mendesak penyelidikan atas FGV Holdings tentang dugaan kerja paksa dan perdagangan manusia di perkebunan milik perusahaan tersebut.
