Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Desakan AS kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi lebih keras terhadap Korea Utara harus dihalangi hak veto yang digunakan oleh China dan Rusia.
Dilansir dari Reuters, dalam pemungutan suara hari Kamis (26/5), AS dan 13 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya memberikan suara mendukung rancangan resolusi AS yang mengusulkan pelarangan ekspor tembakau dan minyak ke Korea Utara.
Ini merupakan pertama kalinya suara Dewan Keamanan PBB terpecah sejak mulai memberikan sanksi terhadap Korea Utara pada 2006.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menggambarkan pemungutan suara itu sebagai hari yang mengecewakan bagi dewan.
Baca Juga: Respons Rudal Korea Utara, AS dan Jepang Terbangkan Jet Tempur di Atas Laut Jepang
"Dunia menghadapi bahaya yang nyata dan sekarang dari Korea Utara. Pengendalian dan keheningan dewan belum menghilangkan atau bahkan mengurangi ancaman. Korea Utara telah sangat berani," ungkap Thomas-Greenfield.
Pemungutan suara dilakukan sehari setelah Korea Utara menembakkan tiga rudal, yang salah satunya diduga sebagai rudal balistik antarbenua (ICBM) terbesar mereka. Peluncuran rudal dilakukan menyusul perjalanan Presiden AS Joe Biden ke Asia.
Pihak AS di PBB mengatakan bahwa Korea Utara telah melakukan enam peluncuran ICBM tahun ini. Mereka juga meyakini bahwa Korea Utara telah siap untuk melakukan uji coba nuklir.
China dan Rusia melunak
Selama 16 tahun terakhir, Dewan Keamanan PBB selalu memiliki suara yang bulat untuk meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memotong dana bagi program senjata nuklir dan rudal balistik negara tertutup tersebut.
Baca Juga: Korea Utara Uji Coba Tiga Rudal Balistik Beberapa Jam Usai Joe Biden Tinggalkan Asia
Dewan Keamanan PBB terakhir kali memperkuat sanksi terhadap Korea Utara pada tahun 2017. Sejak saat itu, China dan Rusia telah mendorong pelonggaran sanksi atas dasar kemanusiaan.
"Pemberlakuan sanksi baru terhadap Korea Utara adalah jalan menuju jalan buntu. Kami telah menekankan ketidakefektifan dan ketidakmanusiawian untuk lebih memperkuat tekanan sanksi terhadap Pyongyang," ungkap Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia.
Sejalan dengan itu, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan bahwa sanksi tambahan terhadap Korea Utara tidak akan membantu dan hanya akan menambah dampak negatif seperti eskalasi konfrontasi.
"Situasi di Semenanjung telah berkembang menjadi seperti sekarang ini terutama berkat kebijakan AS yang gagal, serta kegagalan untuk menegakkan hasil dialog sebelumnya," kata Jun, menyinggung pembicaraan denuklirisasi AS dengan Korea Utara di era Donald Trump.
