Senat AS Sepakat Akhiri Penutupan Pemerintahan Terpanjang dalam Sejarah

Sumber: Al Jazeera | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Senat Amerika Serikat akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) terpanjang dalam sejarah negara itu, yang telah berlangsung selama 40 hari.

Kesepakatan ini muncul setelah kelompok Demokrat moderat berhasil menegosiasikan paket pendanaan sementara dari Partai Republik untuk membuka kembali pemerintahan hingga Januari, dengan syarat akan digelar pemungutan suara mengenai perpanjangan subsidi kesehatan sebelum Desember.

Mengutip Al Jazeera, paket tersebut juga mencakup beberapa rancangan undang-undang untuk mendanai sebagian lembaga pemerintah, termasuk bantuan pangan dan cabang legislatif, hingga akhir tahun fiskal. Delapan senator Demokrat memberikan suara setuju untuk melanjutkan paket ini.

Reporter Al Jazeera, Mike Hanna, melaporkan dari Washington DC bahwa dukungan dari Demokrat memastikan Senat mencapai ambang batas 60 suara yang dibutuhkan untuk mengakhiri kebuntuan yang telah berlangsung berminggu-minggu.

“Langkah ini disebut cloture, yaitu prosedur di mana Senat sepakat untuk melanjutkan pembahasan undang-undang dan mulai memperkenalkan serta mengesahkan rancangan yang bertujuan mengakhiri penutupan,” kata Hanna.

“Begitu cloture disetujui dengan mayoritas 60 persen, semua pemungutan suara selanjutnya cukup dengan mayoritas sederhana. Jadi tampaknya proses pengesahan rancangan pendanaan ini akan berjalan lancar di Senat,” tambahnya.

Meski demikian, rancangan undang-undang yang telah diamandemen ini masih harus disetujui oleh Dewan Perwakilan (House of Representatives) dan kemudian dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani, proses yang dapat memakan waktu beberapa hari.

Saat kabar terobosan ini muncul, Trump mengatakan kepada wartawan setelah kembali ke Gedung Putih dari akhir pekannya di Florida, “Tampaknya kita sudah sangat dekat dengan berakhirnya penutupan pemerintahan ini.”

Dampak Shutdown Meluas

Penutupan pemerintahan yang telah memasuki hari ke-40 itu menimbulkan dampak besar: ribuan penerbangan dibatalkan, sekitar 750.000 pegawai federal dirumahkan tanpa gaji (furlough), dan jutaan warga Amerika terancam kehilangan akses bantuan pangan.

Kekurangan staf pengatur lalu lintas udara menyebabkan sedikitnya 2.300 penerbangan di dalam negeri maupun internasional dibatalkan hingga Minggu, menurut data FlightAware. Lebih dari 8.000 penerbangan lainnya mengalami keterlambatan.

Bandara di wilayah New York City, Chicago O’Hare, dan Atlanta Hartsfield-Jackson menjadi yang paling terdampak.

Sementara itu, sekitar 42 juta warga AS—atau satu dari delapan orang—yang bergantung pada program bantuan pangan Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) menghadapi ancaman pengurangan manfaat. Meski dua pengadilan memerintahkan pemerintahan Trump untuk tetap menyalurkan dana SNAP selama penutupan, Mahkamah Agung menunda salah satu putusan tersebut hingga argumen hukum tambahan disidangkan.

“Pemerintahan Trump kini memberi tahu negara bagian bahwa mereka tidak boleh menyalurkan lebih dari 60 persen dana bulan ini, dan mengancam akan menghentikan seluruh dana federal bagi negara bagian yang melanggar,” ujar Hanna.

“Bagi masyarakat Amerika, dampaknya mulai terasa langsung, dan mereka kini meningkatkan tekanan kepada para senator,” tambahnya.

Polemik Subsidi Kesehatan

Penutupan pemerintahan ini bermula pada 1 Oktober, ketika Senat gagal mencapai kesepakatan soal prioritas anggaran. Sejak saat itu, Partai Demokrat telah 14 kali menolak untuk membuka kembali pemerintahan, dengan tuntutan agar subsidi pajak untuk premi asuransi kesehatan di bawah Affordable Care Act (ACA) diperpanjang.

Subsidi yang diberlakukan sejak 2021 itu telah membantu melipatgandakan jumlah peserta ACA menjadi 24 juta orang.

Demokrat mendorong perpanjangan subsidi selama satu tahun, tetapi Partai Republik bersikeras isu itu hanya akan dibahas setelah pendanaan pemerintahan dipulihkan.

Menjelang pemungutan suara pada Minggu, sejumlah senator Demokrat seperti Jeanne Shaheen, Maggie Hassan, Angus King, dan Tim Kaine menyatakan dukungan terhadap kesepakatan tersebut.

“Kesepakatan ini menjamin akan ada pemungutan suara untuk memperpanjang subsidi premi ACA, sesuatu yang sebelumnya Partai Republik enggan lakukan,” ujar Kaine, senator dari Virginia—negara bagian dengan jutaan pegawai federal.

Ia menambahkan, rancangan undang-undang tersebut “akan melindungi pegawai federal dari pemecatan sewenang-wenang, memulihkan mereka yang telah diberhentikan tanpa dasar selama penutupan, serta memastikan mereka menerima pembayaran kembali sesuai hukum.”

Namun, sebagian besar senator Demokrat menolak kesepakatan itu, termasuk pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer. Ia menilai kesepakatan tersebut hanya menjanjikan pemungutan suara untuk memperpanjang subsidi, bukan perpanjangan langsung.

“Saya tidak bisa mendukung rancangan ini karena gagal menangani krisis kesehatan yang sedang kita hadapi,” kata Schumer di hadapan Senat. “Pertarungan ini akan dan harus terus berlanjut.”

Proses pengesahan akhir rancangan undang-undang bisa memakan waktu beberapa hari jika Demokrat mengajukan keberatan. Senator independen Bernie Sanders dari Vermont menyebut kompromi ini sebagai “kesalahan besar.”

Tonton: CEO DBS Bank: Waspada, Gelembung Saham AS Bakal Pecah!

Di Dewan Perwakilan, sejumlah anggota Demokrat progresif juga menolak kesepakatan ini. Anggota DPR Texas Greg Casar, Ketua Congressional Progressive Caucus, menyebut kesepakatan yang tidak menurunkan biaya kesehatan sebagai “pengkhianatan terhadap jutaan warga Amerika.”

“Menerima janji samar dari Partai Republik bukan kompromi—itu bentuk menyerah,” tulis Casar di platform X. “Jutaan keluarga akan menanggung akibatnya.”

Sementara itu, Trump kembali mendorong penghapusan subsidi ACA dengan menggantinya menjadi pembayaran langsung kepada individu.

Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut subsidi ACA sebagai “keuntungan besar bagi perusahaan asuransi dan bencana bagi rakyat Amerika,” sambil mendesak agar dana tersebut dikirim langsung kepada warga agar mereka bisa membeli asuransi sendiri.

“Saya siap bekerja sama dengan kedua partai untuk menyelesaikan masalah ini setelah pemerintahan dibuka kembali,” tulis Trump.

Namun, Senator Adam Schiff dari Partai Demokrat California menilai usulan Trump justru bertujuan melemahkan ACA dan memberi wewenang lebih besar kepada perusahaan asuransi untuk menolak warga dengan kondisi kesehatan tertentu.

“Jadi, perusahaan asuransi yang dia kritik di media sosial justru akan mendapat kekuatan lebih untuk membatalkan polis dan menolak perlindungan bagi orang dengan penyakit bawaan,” kata Schiff dalam acara This Week di ABC.

Kesimpulan:

Senat AS akhirnya mencapai terobosan penting untuk mengakhiri penutupan pemerintahan terlama sepanjang sejarah, tetapi kompromi ini belum sepenuhnya mengakhiri ketegangan politik di Washington. Perdebatan mengenai subsidi kesehatan tetap menjadi titik panas yang bisa kembali mengguncang stabilitas politik dan ekonomi AS dalam waktu dekat.