Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Peritel fesyen cepat asal China, Shein telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Inggris alias Financial Conduct Authority (FCA) atas rencana penawaran umum perdana saham (IPO) di London. Persetujuan dari FCA ini menjadi langkah penting dalam upaya Shein untuk melantai di bursa saham Inggris, setelah secara rahasia mengajukan dokumen IPO pada Juni tahun lalu.
Namun, proses menuju IPO ini tidak sepenuhnya mulus. Shein juga harus menghadapi ketidakpastian pasar yang dipicu oleh kebijakan tarif tinggi dari Presiden AS Donald Trump. Salah satunya tarif impor sebesar 145% terhadap barang-barang dari China, serta aturan baru yang lebih ketat terkait pengiriman bebas bea dari China ke AS.
Shein, yang dikenal menjual pakaian murah seperti gaun seharga U$ 10 dan celana jeans US$ 12 di lebih dari 150 negara dinilai memiliki valuasi sebesar US$ 66 miliar dalam putaran pendanaan tahun 2023. Namun, perusahaan masih harus memperoleh persetujuan dari otoritas China, terutama Komisi Regulasi Sekuritas China (CSRC), untuk merealisasikan pencatatan saham di London.
Baca Juga: Agar IPO Berjalan Mulus, Shein Diminta Menurunkan Valuasi Hingga US$ 30 Miliar
Dalam beberapa minggu terakhir, Shein telah memberi tahu CSRC mengenai persetujuan dari FCA. Namun hingga kini, belum ada lampu hijau dari regulator China tersebut. Baik Shein maupun FCA menolak memberikan komentar, sementara CSRC belum merespons permintaan konfirmasi.
Shein, yang memproduksi pakaiannya di ribuan pabrik sebagian besar berada di China telah memindahkan kantor pusatnya dari Nanjing, China, ke Singapura pada tahun 2022. Meskipun demikian, karena sebagian besar operasi produksinya masih berada di China, Shein tetap tunduk pada peraturan pencatatan luar negeri yang baru dari Beijing, menurut sejumlah sumber Reuters.
Perusahaan ini tidak memiliki pabrik sendiri, melainkan menggandeng sekitar 5.800 produsen kontrak pihak ketiga yang mayoritas berlokasi di China. Dengan begitu, Shein tetap dianggap sebagai entitas yang perlu mengikuti aturan CSRC, yang menerapkan prinsip “substance over form”, atau esensi lebih penting daripada bentuk formal.
Selain CSRC, otoritas China lain seperti Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, regulator keamanan siber, dan instansi terkait lainnya, juga dapat ikut campur dalam persetujuan IPO luar negeri.
Baca Juga: Meksiko Terapkan Tarif Baru yang Bisa Hancurkan E-Commerce Seperti Shein dan Temu!
Shein, yang didirikan pengusaha kelahiran China Sky Xu, awalnya menargetkan IPO di London pada paruh pertama 2024 namun tertunda karena persetujuan regulator di Inggris dan China. Namun, prospek IPO ini mulai diragukan setelah pemerintahan Trump memutuskan untuk mengakhiri kebijakan "de minimis". Kebijakan ini memungkinkan pengiriman barang di bawah US$ 800 masuk ke AS tanpa bea masuk kebijakan yang selama ini membantu Shein menjaga harga tetap rendah.
Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang menghapus kebijakan tersebut efektif mulai 2 Mei 2025, yang berpotensi memaksa Shein menaikkan harga jual di AS, pasar terbesarnya. Sebagai langkah antisipasi, Shein telah mulai mencari pemasok di negara lain seperti Brasil dan Turki.
"Kondisi ini ditambah gejolak pasar akibat kebijakan tarif Trump, berpotensi menunda rencana IPO Shein hingga paruh kedua tahun ini," ujar para sumber.
Pada Februari lalu, Reuters melaporkan Shein akan menurunkan valuasinya menjadi sekitar US$ 50 miliar dalam IPO mendatang atau 25% lebih rendah dari valuasi sebelumnya.
Valuasi akhir dalam IPO akan sangat bergantung pada dampak pencabutan kebijakan de minimis terhadap bisnis Shein. Jumlah dana yang ingin dihimpun dalam IPO ini pun belum ditentukan secara pasti.
Kebijakan perdagangan AS terhadap China juga memicu kekhawatiran akan inflasi dan penurunan daya beli konsumen, yang dapat memengaruhi prospek bisnis Shein maupun pesaingnya seperti Temu.
Baca Juga: Indonesian Coffee Chain Fore Says Its IPO Oversubscribed by 200 Times
Gejolak pasar saham yang terjadi dalam seminggu terakhir membuat banyak perusahaan, termasuk fintech asal Swedia Klarna, menunda rencana IPO mereka.
Shein sebelumnya berencana melantai di bursa AS, namun membatalkannya menyusul penolakan dari sejumlah anggota parlemen AS terkait isu praktik kerja paksa di rantai pasokannya di China. Shein menyatakan memiliki kebijakan nol toleransi terhadap kerja paksa dan pekerja anak.
