Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hubungan Indonesia dan negara-negara tetangga kembali diwarnai ketegangan.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tekanan dari dalam negeri akibat persoalan ekonomi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga kritik terhadap sejumlah program pemerintah.
Di tengah situasi tersebut, pernyataan bernada nasionalistis dari sejumlah pejabat Indonesia terhadap negara tetangga semakin menguat.
Singapura menjadi salah satu negara yang paling banyak mendapat kritik dari Jakarta. Pemerintah Indonesia bahkan memangkas pasokan gas ke negara tersebut dan mengingatkan jemaah umrah agar menghindari transit melalui Singapura.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya juga melontarkan pernyataan bahwa negara yang disebut sebagai saudara tidak seharusnya menggurui Indonesia mengenai pemenuhan kontrak.
Baca Juga: Singapura Surati 10 Perusahaan Indonesia soal Karhutla & Kabut Asap, Ini Daftarnya
Ketegangan ini mencuat di tengah persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang berdampak ke kawasan Asia Tenggara. Singapura dan Malaysia sebelumnya menyampaikan keluhan atas kondisi tersebut.
Pemerintah Singapura berupaya meredakan situasi. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan bahkan berkunjung ke Indonesia pada pekan ini untuk bertemu Presiden Prabowo.
Namun, Singapura juga telah memanggil perwakilan sejumlah perusahaan yang diduga memiliki lahan perkebunan yang terbakar di Indonesia.
Analis dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Yohanes Sulaiman, menilai retorika nasionalistis pemerintah Indonesia kemungkinan masih akan berlanjut selama persoalan domestik belum terselesaikan.
Menurut dia, pemerintahan Prabowo kerap mengaitkan berbagai persoalan dengan campur tangan pihak asing. Singapura, dengan mayoritas penduduk keturunan China, dinilai menjadi sasaran yang mudah dalam situasi tersebut.
Baca Juga: Singapura Keluarkan Stok Masker N95 untuk Hadapi Kabut Asap Karhutla
"Intensitasnya meningkat tajam di bawah pemerintahan ini," ujar Yohanes kepada Reuters.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Pemerintah Indonesia Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa pemerintah tetap menginginkan hubungan erat dengan Singapura.
Menurut dia, kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura menjadi bukti bahwa hubungan kedua negara tidak sedang mengalami keretakan.
Ia juga menjelaskan, pengurangan pasokan gas dilakukan karena pertimbangan kebutuhan dalam negeri dan hanya bertepatan dengan situasi hubungan kedua negara yang terlihat memanas.
Ketegangan dengan negara tetangga juga berlangsung ketika pemerintahan Prabowo menghadapi tekanan dari berbagai persoalan dalam negeri.
Prabowo sebelumnya merespons kritik internasional, termasuk ancaman penurunan status pasar modal Indonesia oleh penyedia indeks global MSCI. Ancaman tersebut turut mengguncang pasar keuangan Indonesia.
Seorang mantan pejabat Indonesia bahkan menuding dana kekayaan negara Singapura memiliki peran dalam tekanan MSCI. Namun, tuduhan tersebut tidak disertai bukti. Dana investasi Singapura yang dimaksud juga telah membantah keterlibatan mereka.
Yohanes menilai ancaman penurunan status Indonesia oleh MSCI menambah beban pemerintahan Prabowo.
Sebelumnya, pemerintah juga menghadapi persoalan kebakaran hutan, kasus keracunan makanan, serta dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Baca Juga: Bos 10 Perusahaan yang Diduga Terkait Kabut Asap Bertemu Menteri Senior Singapura
Tekanan tersebut turut tercermin dari penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo. Berdasarkan salah satu survei, tingkat persetujuannya merosot menjadi 44,5% pada Oktober 2026, dari 81,2% pada akhir tahun lalu.
Pekan ini, demonstrasi juga berlangsung di sejumlah kota di Indonesia sebagai bentuk protes terhadap penanganan kebakaran hutan.
Situasi tersebut mengingatkan pada sejumlah episode sebelumnya ketika pemerintah Indonesia mengkritik negara lain, termasuk Singapura, Malaysia, dan negara-negara Barat, saat menghadapi tekanan domestik.
Pada 1998, misalnya, Presiden Indonesia saat itu pernah menyebut Singapura sebagai little red dot atau titik merah kecil yang bukan teman Indonesia dalam pembicaraan mengenai krisis keuangan Asia.
Jauh sebelumnya, pada dekade 1960-an, hubungan kedua negara bahkan sempat diwarnai konfrontasi. Kampanye yang diluncurkan Presiden Soekarno saat itu berujung pada 42 upaya pengeboman di Singapura.
Hubungan ekonomi tetap erat
Meski pernyataan sejumlah pejabat sempat memanaskan hubungan, sejumlah mantan pejabat dan pejabat aktif dari kedua negara berupaya meredakan situasi.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam hubungan antarnegara, termasuk munculnya pernyataan kontroversial dari waktu ke waktu.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo juga menilai komentar sejumlah menteri Indonesia merupakan reaksi spontan dan bukan kebijakan resmi pemerintah.
Baca Juga: Panggil Perusahaan yang Diduga Terkait Kabut Asap, Singapura Akan Lakukan Ini
"Hubungan Indonesia dan Singapura bersifat saling melengkapi, bukan saling bersaing," ujarnya.
Secara ekonomi, kedua negara masih memiliki hubungan yang saling bergantung. Singapura merupakan sumber investasi asing langsung (FDI) terbesar bagi Indonesia, dengan nilai mencapai US$ 17,4 miliar pada tahun lalu.
Di sisi lain, Indonesia juga masih bergantung pada Singapura untuk sejumlah kebutuhan, termasuk impor bahan bakar dan jalur kabel internet internasional.
Analis kebijakan luar negeri Dewi Fortuna Anwar menilai ketegangan yang terjadi saat ini tidak perlu dibesar-besarkan.
Namun, ia mengingatkan adanya nasionalisme yang sensitif terhadap kritik maupun campur tangan negara lain.
Baca Juga: Singapura Minta Bank Perketat Kredit bagi Nasabah Terkait Kabut Asap
Sikap tersebut membuat Indonesia lebih mudah bereaksi terhadap pernyataan yang dianggap merendahkan atau mencampuri urusan dalam negeri.














