Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Dia mencatat bahwa PAP telah menolak praktik politik yang umum di yurisdiksi maju lainnya, seperti pengungkapan pendapatan dan aset publik oleh pemegang jabatan politik, pegawai negeri senior dan anggota keluarga dekat mereka.
Tidak ada mekanisme yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban orang yang berkuasa, tambah Michael Barr, seorang profesor hubungan internasional yang berbasis di Australia yang telah menulis beberapa buku tentang politik Singapura.
"Anda hanya harus memercayai mereka. Itulah mengapa ini merupakan rangkaian perkembangan yang berbahaya dan baru bagi pemerintah. Mereka merusak gudang kepercayaan publik mereka," katanya.
Singapura berada di peringkat negara kelima paling tidak korup dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International terbaru. Selama bertahun-tahun, pemerintah telah membenarkan cek gaji menteri tujuh digit sebagai cara untuk menekan aktivitas korupsi.
