kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Soal CPO, Mahathir: Saya tetap menentang hal yang salah, kendati merugikan negara


Selasa, 14 Januari 2020 / 13:54 WIB
Soal CPO, Mahathir: Saya tetap menentang hal yang salah, kendati merugikan negara
ILUSTRASI. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad. REUTERS/Willy Kurniawan

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Malaysia prihatin dengan pelarangan impor crude palm oil (CPO) terbaru India setelah terjadi pertikaian diplomatik. Hal itu diungkapkan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada hari Selasa (14/1). Kendati demikian, ia mengindikasikan akan terus menentang "hal-hal yang salah" bahkan jika itu merugikan negaranya sendiri secara finansial.

India, pembeli minyak nabati terbesar di dunia, pekan lalu mengubah aturan yang menurut para pedagang secara efektif melarang impor minyak sawit olahan dari Malaysia, produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia.

Baca Juga: Ini dua pernyataan Mahathir yang berujung pada kemarahan India dan boikot CPO

Reuters memberitakan, langkah itu dilakukan setelah New Delhi keberatan dengan kritik Mahathir terhadap undang-undang kewarganegaraan baru berbasis agama di India. Perdana menteri berusia 94 tahun itu, yang memiliki sifat blak-blakan, telah memperburuk hubungan dengan India dan Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, Mahathir menuduh India menginvasi wilayah mayoritas Muslim yang disengketakan di Kashmir.

Ketika kilang CPO Malaysia mengalami kerugian bisnis yang sangat besar, Mahathir mengatakan pemerintahnya akan segera menemukan solusi.

Baca Juga: Mandatori B30 diyakini bisa memperbaiki defisit migas dan genjot ekspor CPO

"Tentu saja kami prihatin karena kami menjual banyak minyak sawit ke India, tetapi di sisi lain kami harus jujur ​​dan melihat bahwa jika ada yang salah, kami harus mengatakannya," katanya kepada Reuters. "Jika kita membiarkan sesuatu menjadi salah dan hanya memikirkan uang yang terlibat, maka saya pikir banyak hal salah yang akan dilakukan, oleh kita dan oleh orang lain."

Melansir Reuters, harga acuan kontrak CPO untuk pengiriman Maret turun 0,9% dalam perdagangan sore.

Baca Juga: Gara-gara pernyataan Mahathir, India setop impor CPO dari Malaysia

Reuters melaporkan pada hari Senin bahwa pemerintah India secara tidak resmi telah menginstruksikan kepada para pedagang untuk memboikot minyak sawit Malaysia. Pedagang India malah membeli minyak sawit mentah Indonesia dengan harga lebih premium sebesar US$ 10 ton dari Malaysia.

Kementerian luar negeri India mengatakan pada hari Kamis bahwa pembatasan kelapa sawit tidak spesifik untuk negara, tetapi “untuk perdagangan komersial, status hubungan antara dua negara” adalah sesuatu yang akan dipertimbangkan oleh bisnis.

India adalah pembeli minyak kelapa sawit terbesar Malaysia pada tahun 2019, dengan jumlah mencapai 4,4 juta ton pembelian. Pada tahun 2020, pembelian bisa turun di bawah 1 juta ton jika hubungan tidak membaik, kata para pedagang India.

Untuk menebus potensi kerugian, para pejabat Malaysia mengatakan mereka berusaha untuk menjual lebih banyak ke Pakistan, Filipina, Myanmar, Vietnam, Ethiopia, Arab Saudi, Mesir, Aljazair dan Yordania.

Baca Juga: Gara-gara pernyataan kontroversial PM Malaysia, outlook saham CPO menarik

Tetapi mengganti pembeli utama bukanlah perkara mudah. Itulah sebabnya Kongres Serikat Buruh Malaysia, yang anggotanya termasuk pekerja kelapa sawit, telah mendesak kedua negara untuk membicarakan hal-hal sensitif ini.

"Kami ingin meminta kedua pemerintah untuk menggunakan semua saluran diplomatik yang mungkin untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengesampingkan ego pribadi atau diplomatik," katanya dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Jokowi bilang Uni Eropa tuding sawit rusak lingkungan karena kalah saing

Kementerian Industri Primer Malaysia, didukung oleh Kementerian Luar Negeri, sedang melakukan perundingan dengan mitranya dari India untuk mencoba dan menyelesaikan masalah ini, menurut sumber pemerintah Malaysia yang mengetahui diskusi tersebut. Dia menolak disebutkan namanya karena dia tidak berwenang berbicara kepada media.




TERBARU

Close [X]
×