kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.603.000   -7.000   -0,27%
  • USD/IDR 18.042   34,00   0,19%
  • IDX 6.320   85,12   1,37%
  • KOMPAS100 832   13,60   1,66%
  • LQ45 635   11,28   1,81%
  • ISSI 218   2,09   0,97%
  • IDX30 357   7,08   2,02%
  • IDXHIDIV20 439   8,12   1,89%
  • IDX80 95   1,54   1,64%
  • IDXV30 120   1,66   1,39%
  • IDXQ30 114   1,99   1,77%

Suriah Siap Pangkas Impor Minyak Rusia Demi Peluang Pencabutan Sanksi AS


Selasa, 04 Agustus 2026 / 17:41 WIB
Suriah Siap Pangkas Impor Minyak Rusia Demi Peluang Pencabutan Sanksi AS
ILUSTRASI. Pemerintah Suriah dikabarkan menyetujui rencana untuk memangkas secara drastis impor minyak dari Rusia (REUTERS/Eli Hartman)


Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Suriah dikabarkan menyetujui rencana untuk memangkas secara drastis impor minyak dari Rusia sebagai bagian dari pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat (AS) terkait pencabutan status Suriah dalam daftar negara sponsor terorisme (State Sponsors of Terrorism/SST).

Informasi tersebut diungkapkan oleh tiga sumber yang mengetahui langsung jalannya pembicaraan kepada Reuters pada Selasa (5/8).

Jika terealisasi, langkah ini akan menjadi perubahan besar dalam kebijakan energi Suriah. Selama beberapa tahun terakhir, Damaskus sangat bergantung pada pasokan minyak Rusia meskipun pemerintahannya mulai mempererat hubungan dengan negara-negara Barat setelah perubahan politik di dalam negeri.

Analis menilai kebijakan tersebut juga dapat menjadi instrumen baru bagi Washington untuk mengurangi pengaruh ekonomi Rusia di Suriah.

Dalam beberapa bulan terakhir, pejabat senior Suriah telah menyampaikan kepada pemerintah AS bahwa mereka bersedia mengurangi impor minyak Rusia. Hal itu muncul dalam pembahasan mengenai pencabutan status Suriah dari daftar negara sponsor terorisme yang telah berlaku selama puluhan tahun.

Baca Juga: Serangan Kapal di Selat Hormuz Pertegas Ketidakpastian Pembicaraan AS-Iran

Meski demikian, ketiga sumber yang berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang memberikan keterangan kepada media menegaskan bahwa pemerintah AS tidak secara eksplisit menjadikan pengurangan impor minyak Rusia sebagai syarat utama pencabutan status tersebut.

Kesiapan Suriah untuk mengurangi impor minyak Rusia sebelumnya belum pernah diberitakan.

Navvar Saban, analis Suriah di Arab Center for Contemporary Studies, mengatakan penggantian pasokan minyak Rusia tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

"Menggantikan volume minyak mentah Rusia tidak bisa dilakukan dalam semalam tanpa menimbulkan risiko kelangkaan bahan bakar atau meningkatnya biaya impor bagi Suriah. Dampak jangka panjang terhadap Damaskus bergantung pada apakah Washington juga menyediakan alternatif di tengah tekanan tersebut," ujar Saban.

Ia menambahkan bahwa "Washington kini semakin menargetkan jaringan ekonomi yang memungkinkan Rusia mempertahankan pengaruhnya setelah kehilangan pijakan politik di Suriah."

Suriah Berupaya Diversifikasi Pasokan Energi

Hingga berita ini ditulis, pemerintah Suriah maupun Rusia belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi Reuters.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan Washington "mendorong Suriah untuk bekerja sama dengan mitra korporasi yang terpercaya, terutama perusahaan-perusahaan Amerika, dalam proses pemulihan dan rekonstruksi negara tersebut," serta berharap Suriah mematuhi sanksi AS terhadap Rusia.

Sementara itu, seorang pejabat AS lainnya menegaskan tidak ada hubungan langsung antara pencabutan status SST dengan pengurangan impor minyak Rusia.

Status SST merupakan satu-satunya sanksi utama AS yang masih diberlakukan terhadap Suriah sejak pertama kali ditetapkan pada 1979. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Donald Trump bersama Kongres AS telah mencabut sebagian besar sanksi ekonomi menyusul jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.

Namun, dua sumber menyebutkan bahwa dalam pembahasan pencabutan status SST, Washington meminta dan memperoleh komitmen dari Suriah untuk secara signifikan mengurangi impor minyak Rusia.

Menurut salah satu sumber dari Suriah, pejabat AS menyampaikan kepada pemerintah Damaskus bahwa "menghentikan pembelian minyak Rusia akan meningkatkan peluang pencabutan status SST secara cepat dan tanpa hambatan."

Baca Juga: Nippon Steel Naikkan Proyeksi Laba 32% Berkat Kinerja U.S. Steel

Sebagai tanggapan, pemerintah Suriah menyatakan bahwa pencabutan status tersebut akan membuka peluang bagi Damaskus untuk membangun jaringan pasokan energi yang lebih beragam.

Ketergantungan Suriah terhadap Minyak Rusia Masih Tinggi

Walaupun sebagian besar sanksi Barat telah dicabut, pilihan pasokan minyak Suriah masih sangat terbatas.

Data yang dihimpun Reuters menunjukkan pengiriman minyak Rusia ke Suriah melonjak sekitar 75% sepanjang tahun ini menjadi sekitar 60.000 barel per hari. Angka tersebut memang hanya sebagian kecil dari total ekspor minyak Rusia, namun cukup menjadikan Moskow sebagai pemasok minyak mentah terbesar bagi Suriah.

Salah satu sumber Suriah mengatakan ketergantungan tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasan pilihan dibandingkan preferensi politik.

"Saat ini Suriah bergantung pada minyak Rusia karena kebutuhan, bukan karena pilihan. Pejabat Suriah sering kali menjawab kepada pihak AS dengan mengatakan, 'Cabut status SST, maka kami akan membeli minyak dari negara lain. Saat ini kami memang belum memiliki alternatif'," ujar sumber tersebut.

Belum ada kepastian mengenai jadwal pengurangan impor minyak Rusia maupun negara-negara yang akan menjadi pemasok pengganti.

Namun, seorang pejabat sektor energi Suriah mengatakan Damaskus telah mulai mencari pemasok baru dan memperkirakan akan terjadi "perubahan besar" dalam struktur pasokan energi negara tersebut.

Bulan lalu, perusahaan energi Prancis TotalEnergies dilaporkan berdiskusi dengan pemerintah Suriah mengenai kontrak eksplorasi lepas pantai. Sebelumnya, pada Juni lalu, Suriah juga menandatangani kesepakatan dengan ConocoPhillips dan Novaterra untuk menghidupkan kembali produksi gas alam.

AS Tingkatkan Tekanan terhadap Pengaruh Rusia

Suriah merupakan satu dari hanya empat negara yang masih masuk dalam daftar negara sponsor terorisme versi AS, bersama Kuba, Iran, dan Korea Utara.

Pada 8 Juli lalu, Presiden Donald Trump telah memberi tahu Kongres mengenai niat pemerintahannya untuk mencabut status tersebut.

Baca Juga: Korea Selatan Dilanda Gelombang Panas Ekstrem, 19 Orang Meninggal

Langkah itu memicu masa pemberitahuan selama 45 hari, di mana pemerintah AS harus memastikan bahwa Suriah tidak memberikan dukungan terhadap aksi terorisme internasional dalam enam bulan terakhir serta menjamin tidak akan melakukannya di masa mendatang.

Sejak pemerintahan Bashar al-Assad tumbang, pemerintahan baru Suriah yang dipimpin kelompok Islam menyatakan negara itu tidak akan lagi menjadi ancaman bagi keamanan regional maupun internasional. Pemerintah juga bergabung dalam koalisi pimpinan AS untuk memerangi kelompok ISIS serta meningkatkan operasi pemberantasan penyelundupan senjata di perbatasan Irak dan Lebanon.

Meski Rusia sebelumnya tidak menjadi fokus utama dalam syarat pencabutan sanksi, Washington belakangan semakin mendorong Suriah untuk menjaga jarak dari Moskow.

Kongres AS bahkan telah meminta Pentagon mengkaji berbagai opsi untuk mengurangi pengaruh Rusia di Suriah, termasuk mendorong penarikan pasukan Rusia dari pelabuhan Tartous dan pangkalan udara Hmeimim.

Reuters sebelumnya juga melaporkan bahwa sebagian fasilitas pangkalan angkatan laut Rusia di Tartous diperkirakan akan dialihkan menjadi pusat logistik komersial.




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Effective Warehouse Management

[X]
×