/2018/04/25/135626978.jpg "Swiss Gelar Referendum Pembatasan Populasi, Berpotensi Ganggu Hubungan dengan UE")
Sumber: Reuters | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - ZURICH. Para pemilih di Swiss pada Minggu (14/6) memutuskan apakah akan mendukung proposal pembatasan populasi negara itu dalam sebuah referendum yang serupa dengan pemungutan suara Brexit di Inggris.
Langkah tersebut dapat menimbulkan konsekuensi luas terhadap perekonomian dan hubungan Bern dengan Uni Eropa (UE).
Didorong oleh kekhawatiran mengenai imigrasi, tekanan terhadap layanan publik, dan perumahan, perubahan konstitusi yang diajukan oleh Partai Rakyat Swiss (SVP) yang berhaluan sayap kanan akan mengamanatkan bahwa jumlah penduduk tidak boleh melebihi 10 juta pada tahun 2050. Proyeksi resmi memperkirakan jumlah penduduk akan mencapai angka tersebut pada awal dekade 2040-an.
Baca Juga: Trump Tunjuk James McDonald Jadi Kandidat Jaksa Agung Manhattan
Skema yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengatur tingkat populasi melalui undang-undang ini sejalan dengan upaya yang berkembang dari kelompok politik sayap kanan di Eropa untuk menerapkan pembatasan yang lebih ketat terhadap imigrasi.
Dorongan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan terhadap biaya hidup, lemahnya pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kejahatan.
"Jika jumlah penduduk melebihi 10 juta, situasinya akan menjadi ketat dan imigrasi harus dibatasi," kata Helen Gulea, penjahit berusia 58 tahun asal Kenya yang bekerja paruh waktu di sebuah kios di Zurich. Ia memberikan suaranya melalui pos untuk mendukung pembatasan tersebut.
Hasil pemungutan suara diperkirakan mulai keluar sekitar tengah hari waktu setempat (10.00 GMT).
Jika proposal tersebut diadopsi, pencapaian angka 10 juta penduduk akan memicu proses yang dapat membuat Swiss membatalkan perjanjian pergerakan bebas tenaga kerja dengan UE, yang negara-negara anggotanya memasok sebagian besar tenaga kerja di negara Alpen tersebut.
Populasi Swiss saat ini telah melampaui 9 juta jiwa dan jajak pendapat menunjukkan opini publik cukup terbelah.
Survei terakhir bulan ini menunjukkan adanya penolakan terhadap proposal tersebut. Namun, jajak pendapat sebelumnya menunjukkan bahwa proposal itu berpeluang lolos.
Patrick Leisibach, pakar migrasi di lembaga pemikir Avenir Suisse, mengatakan kekhawatiran kini semakin meluas karena kepadatan penduduk yang berlebihan telah mendorong infrastruktur publik hingga batas kapasitasnya.
"Ada pandangan anti-imigrasi tradisional di kalangan sayap kanan, tetapi saat ini bahkan banyak kalangan sayap kiri yang merasakan tekanan tersebut," katanya.
Baca Juga: Kesepakatan Damai AS–Iran di Depan Mata, Tapi Iran Tunda Tanda Tangan Kesepakatan
Akses Pasar Tunggal
Di bawah sistem demokrasi langsung, para pemilih Swiss umumnya melakukan pemungutan suara empat kali setahun dalam referendum nasional. Sebuah usulan juga memerlukan dukungan mayoritas wilayah agar dapat disahkan.
Pemerintah dan parlemen telah mendesak para pemilih untuk menolak apa yang disebut sebagai inisiatif keberlanjutan SVP. Mereka menilai langkah tersebut tidak tepat di tengah tantangan yang dihadapi perekonomian Swiss yang berorientasi ekspor.
Tahun lalu, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif tertinggi di Eropa terhadap barang-barang Swiss. Prospek pembatasan populasi juga dinilai dapat mempersulit perencanaan bisnis perusahaan.
Namun, anggota parlemen SVP Thomas Matter berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan di Swiss tidak sejalan dengan tingginya tingkat imigrasi secara keseluruhan, sehingga negara tersebut perlu mengambil langkah-langkah untuk mengendalikannya.
Beberapa minggu sebelum Trump kembali berkuasa, Swiss menandatangani kesepakatan dengan Brussels untuk memperdalam integrasi ekonomi dengan UE.
Perjanjian tersebut, serta berbagai kesepakatan lain yang mengatur hubungan perdagangan bilateral, dapat dipertanyakan keberlangsungannya karena pembatasan populasi dan kebebasan bergerak merupakan pilar utama pasar tunggal UE.
Para pemilih Swiss sering kali menolak langkah-langkah yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi jangka panjang negara. Namun, kecenderungan tersebut kini semakin sulit diprediksi.
Pada 2014, para pemilih di luar dugaan menyetujui proposal yang didukung SVP untuk membatasi imigrasi dari UE. Namun, dampak kebijakan tersebut kemudian dilemahkan dalam proses legislasi.
Jika inisiatif saat ini disahkan, beberapa ketentuannya, termasuk kemungkinan Swiss mengakhiri kebebasan bergerak dengan UE, masih dapat menghadapi referendum tersendiri, menurut sejumlah pejabat yang berbicara secara pribadi.
Bahkan beberapa tokoh SVP mengatakan usulan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengakhiri kebebasan bergerak, melainkan sebagai peringatan.
"Saya tidak ingin kebebasan bergerak berakhir," kata Heinz Taennler, politisi SVP sekaligus direktur keuangan wilayah Zug.
"Satu juta orang lagi masih bisa berimigrasi ke Swiss, tetapi pemerintah perlu mengambil tindakan."
Baca Juga: Pakistan Ungkap Penandatangan Damai AS-Iran Diperkirakan 24 Jam Lagi
