Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Jepang mendesak Amerika Serikat untuk segera melaksanakan pemotongan tarif impor mobil dan suku cadang Jepang yang telah disepakati sebelumnya, sekaligus meminta kejelasan terkait tarif atas barang-barang Jepang lainnya.
Perbedaan penafsiran atas kesepakatan perdagangan bilateral ini semakin menekan posisi politik Perdana Menteri Shigeru Ishiba yang tengah goyah.
Pertemuan Tingkat Tinggi di Washington
Dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick di Washington pada hari Rabu, negosiator perdagangan utama Jepang Ryosei Akazawa menyampaikan tuntutan agar Amerika segera memberlakukan pemotongan tarif terhadap mobil dan suku cadang mobil asal Jepang.
Baca Juga: Kremlin Sebut Putin dan Trump Akan Bertemu dalam Waktu Dekat, Bahas Perang Ukraina
Demikian disampaikan pemerintah Jepang dalam pernyataan resminya pada Kamis.
Akazawa juga menuntut konfirmasi dan pelaksanaan segera atas kesepakatan tarif baru untuk barang-barang Jepang lainnya yang diimpor ke AS, sesuai dengan perjanjian perdagangan bilateral yang telah disepakati bulan lalu.
Ketidakpastian Waktu Pelaksanaan dan Tarif Tambahan
Berdasarkan perjanjian yang dicapai pada Juli lalu, AS sepakat memangkas tarif impor mobil Jepang dari total 27,5% menjadi 15%, namun tidak menyebutkan kapan perubahan tarif tersebut mulai berlaku.
Sementara itu, kedua negara juga sepakat bahwa tarif AS atas sebagian besar barang Jepang lainnya akan diturunkan dari 25% menjadi 15%, efektif mulai Kamis. Namun, tidak adanya dokumen resmi tertulis mengenai ketentuan ini menimbulkan kebingungan, terutama apakah tarif baru akan dikenakan di atas tarif yang sudah ada (dikenal sebagai “stacking”).
Pemerintah Jepang menegaskan bahwa telah ada kesepakatan eksplisit bahwa barang-barang Jepang akan dibebaskan dari penumpukan tarif tersebut.
Namun, dalam dokumen Federal Register yang menyertai perintah eksekutif Presiden Donald Trump tertanggal 31 Juli, ketentuan "tanpa stacking" hanya disebutkan untuk Uni Eropa, dan tidak secara eksplisit mencantumkan Jepang.
Baca Juga: Berikut Linimasa Perkembangan Penting dalam Perang Dagang Trump
Ishiba: Tidak Ada Perbedaan Interpretasi
Menanggapi kekhawatiran ini, Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengatakan kepada wartawan pada Kamis bahwa pemerintah Jepang telah mengonfirmasi dengan AS bahwa tidak ada perbedaan tafsir terkait tarif 15% tersebut.
“Jepang dengan tegas meminta Amerika Serikat untuk segera mengubah perintah eksekutif yang menimbulkan kerancuan,” ujar Ishiba.
Di hadapan parlemen pada Selasa, Akazawa menambahkan bahwa Jepang juga ingin memastikan barang seperti daging sapi Jepang, yang saat ini dikenakan tarif di atas 15%, tidak akan dikenai tambahan tarif sebesar 15%.
Kebingungan dan Tekanan Politik Domestik
Sebuah laporan dari Harian Asahi pada Kamis mengutip seorang pejabat Gedung Putih tanpa nama yang menyatakan bahwa AS memang akan menerapkan sistem stacking tarif.
Namun, dalam konferensi pers reguler tak lama setelahnya, Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menyatakan bahwa AS kemungkinan besar tidak akan menumpuk tarif, dan menambahkan bahwa Akazawa telah mengonfirmasi hal itu selama kunjungan ke Washington.
Perdana Menteri Ishiba saat ini berada di bawah tekanan besar setelah koalisi yang berkuasa mengalami kekalahan telak dalam pemilu majelis tinggi bulan lalu. Ia banyak dikritik, baik di parlemen maupun media domestik, karena tidak menghasilkan dokumen pernyataan bersama tertulis yang memuat detail dari kesepakatan perdagangan tersebut.
Baca Juga: Tarif Baru Trump Mulai Diterapkan, Siapa yang Aman dan Siapa yang Terancam?
Menanggapi kritik tersebut, Ishiba membela keputusannya di parlemen pada Senin, menyatakan bahwa Jepang memutuskan untuk tidak membuat dokumen tertulis karena khawatir hal itu justru menunda pelaksanaan pemangkasan tarif.
Kritik dari Kalangan Politik
Sejumlah anggota parlemen memperingatkan bahwa ketiadaan konfirmasi tertulis bisa menjadi bumerang, mengingat karakter Presiden Trump yang sering mengambil keputusan secara tidak terduga.
“Dalam bernegosiasi dengan AS, Menteri Akazawa setidaknya harus memastikan secara pasti kapan tarif mobil akan diturunkan menjadi 15%,” ujar Ken Saito, tokoh senior partai yang berkuasa dan mantan menteri perdagangan, kepada Reuters pada Selasa.
Sementara itu, Yuichiro Tamaki, ketua oposisi Democratic Party for the People, juga mendesak Akazawa untuk menekan pemerintahan Trump agar mematuhi isi kesepakatan bilateral.
“Pada akhirnya, saya merasa bahwa dokumen tertulis mengenai perjanjian tersebut memang diperlukan,” tulis Tamaki melalui platform X pada Kamis.
