kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Taiwan mengutuk kediktatoran China pada peringatan ke-70 tahun pemerintahan komunis


Selasa, 01 Oktober 2019 / 12:38 WIB
Taiwan mengutuk kediktatoran China pada peringatan ke-70 tahun pemerintahan komunis
ILUSTRASI. Negara Dengan Militer Terkuat di Dunia - China


Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Pemerintah Taiwan, pada hari Selasa (1/10) mengutuk kediktatoran China pada peringatan ke-70 tahun berdirinya Republik Rakyat China. Taiwan mengatakan negara itu merupakan ancaman bagi perdamaian dan berusaha mencari alasan untuk melakukan ekspansi militer ke Taiwan.

Berdirinya Taiwan merupakan dampak kekalahan Pasukan Nasional China dari Partai Komunis China, yang akhirnya mereka melarikan diri ke Taiwan pada 1949.

Baca Juga: Xi Jinping: Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan kebangkitan China

Mengutip Reuters, Namun sekarang pemerintah Komunis China mengklaim negara demokrasi Taiwan sebagai wilayah sakralnya dan tidak pernah meninggalkan opsi penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan berada di bawah kendali Beijing.

Presiden China Xi Jinping, yang berpidato di depan parade militer besar-besaran di Beijing menandai tujuh dasawarsa pemerintahan Partai Komunis China mengatakan bahwa Tiongkok akan  mempromosikan pembangunan hubungan yang damai dengan Taiwan dan terus berusaha untuk reunifikasi penuh tanah air.

Dewan Urusan Daratan Taiwan menanggapi parade dan pidato Xi dengan mengatakan bahwa Taiwan tidak akan pernah menerima satu  negara dua sistem dengan China. Ini merupakan model otonomi yang diterapkan terhadap Hong Kong dan Makau, yang dianggap Beijing sebagai cara terbaik untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya.

Baca Juga: Menandai 7 dekade pemerintahan komunis, China gelar pertunjukan militer besar-besaran

"Partai Komunis Tiongkok telah bertahan dengan kediktatoran satu partai selama 70 tahun, sebuah konsep tata kelola yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia, yang menyebabkan risiko dan tantangan bagi pengembangan daratan China," katanya.




TERBARU

[X]
×