Sumber: TASS | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Taliban secara terbuka meminta negara-negara agar mau mengakui pemerintahan mereka di Afghanistan. Wakil Perdana Menteri sementara Afghanistan, Abdul Salam Hanafi, mengatakan bahwa pengakuan ini juga sangat dibutuhkan oleh rakyat.
Berbicara pada dialog rutin tentang Afghanistan di Moskow hari Rabu (20/10), Hanafi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengakui pemerintahan yang mereka bentuk.
"Rakyat kami memiliki pemerintah inklusif pertama mereka. Rakyat kami berharap masyarakat internasional mau bekerja sama secara resmi dengan para pejabat (Taliban). Isolasi ini bukan untuk kepentingan siapa pun, sudah terbukti di masa lalu," ungkap Hanafi, seperti dikutip TASS.
Baca Juga: PBB: Tidak mungkin menyelesaikan masalah di Afghanistan tanpa uang
Menurut Hanafi, pemerintahan Afghanistan saat ini telah mampu menjaga stabilitas pemerintahan di seluruh penjuru negara. Stabilitas ini diakuinya baru terjadi untuk pertama kalinya setelah lebih dari 40 tahun.
"Afghanistan dapat membanggakan sistem politik dengan hierarki yang jelas dan dengan satu komando militer," lanjut Hanafi.
Hanafi juga berjanji bahwa pemerintah Afghanistan saat ini siap untuk menjawab setiap pertanyaan dari masyarakat internasional dengan segala kemungkinan kejelasan, transparansi dan keterbukaan. Ia menegaskan bahwa situasi di Afghanistan stabil dan tidak ada ancaman yang akan datang ke negara-negara mana pun.
Pada kesempatan yang sama, Hanafi kembali mengingatkan Amerika Serikat agar mencairkan cadangan Bank Sentral Afghanistan yang berjumlah sekitar US$ 9,4 miliar.
Baca Juga: Taliban: AS melanggar semua hukum internasional dengan mengirim drone
"Itu adalah kekayaan semua orang Afghanistan. Orang-orang kami yang menderita tidak harus merasakan dampak dari ketidaksepakatan politik. Menekan kami tidak akan menghasilkan apa pun," kata Hanafi.
Taiban yang telah menguasai Afghanistan sejak 15 Agustus lalu dianggap melahirkan beragam krisis kemanusiaan baru di negara tersebut. Masalah kesejahteraan dan HAM kerap disorot oleh komunitas internasional.
Pada 7 September, Taliban mendeklarasikan pemerintahan sementara yang baru. Pemerintahan ini dibentuk oleh anggota Taliban saja, yang sebagian besar mewakili kelompok etnis terbesar di Afghanistan, Pashtun.
