/2025/02/14/1368543698.jpg "Terancam Dimakzulkan, Menhan AS Pete Hegseth Ditekan soal Perang Iran")
Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth menghadapi ancaman pemakzulan di tengah meningkatnya perpecahan politik terkait perang Iran.
DPR AS diperkirakan menggelar pemungutan suara atas usulan pemakzulan tersebut pekan ini.
Anggota DPR AS dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Hegseth pada Senin (9/11/2026). Usulan itu membuka jalan bagi pemungutan suara dalam waktu dua hari setelah pengajuan.
Massie menuduh Hegseth melakukan sejumlah pelanggaran serius, termasuk melancarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres serta menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pertahanan.
Baca Juga: Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth: Bom Akan Jatuh ke Fasilitas Kunci Iran
Ia juga menyoroti dugaan pelanggaran terhadap kebebasan berbicara Senator Mark Kelly dari Partai Demokrat.
Tahun lalu, Hegseth berupaya memproses Kelly setelah senator tersebut bersama lima anggota Kongres lainnya meminta personel militer menolak perintah yang dinilai melanggar hukum.
Massie mendesak DPR tidak menghindari pemungutan suara melalui langkah prosedural. Menurut dia, delapan pasal pemakzulan tersebut perlu dibahas secara terbuka dan diputuskan melalui pemungutan suara.
Dukungan terhadap usulan pemakzulan itu berpotensi melampaui batas dukungan Partai Demokrat.
Sejumlah sumber di Kongres menyebut resolusi tersebut berpeluang lolos di DPR, meskipun Partai Republik masih menguasai mayoritas kursi hingga 3 Januari mendatang.
Namun, peluang Hegseth benar-benar dicopot dari jabatannya masih relatif kecil. Proses pemakzulan membutuhkan persetujuan dua pertiga anggota Senat untuk menghasilkan vonis bersalah.
Sementara itu, Partai Republik masih menguasai 53 dari 100 kursi Senat.
Baca Juga: Trump Tambah 5.000 Tentara AS ke Polandia, NATO Kian Tertekan soal Perang Iran
Presiden AS Donald Trump secara terbuka membela Hegseth dan menilai kinerja militer AS dalam konflik Iran dan Venezuela menjadi alasan untuk mempertahankan posisi menteri pertahanan tersebut.
"Dia memenangkan dua perang. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa memakzulkannya," kata Trump dalam wawancara dengan Reuters, Senin (9/11/2026).
Trump bahkan menyatakan tetap akan mendukung Hegseth apabila DPR menyetujui pemakzulan. Ia juga mengecam Massie sebagai pihak yang gagal.
Sikap serupa disampaikan Ketua DPR AS Mike Johnson. Ia menilai upaya pemakzulan di tengah berlangsungnya konflik militer justru dapat mengirimkan sinyal buruk kepada sekutu maupun lawan AS.
Sementara itu, Hegseth menyatakan tidak khawatir dengan ancaman tersebut. Ia menegaskan tidak akan mundur dan siap menghadapi proses pemakzulan, seraya membandingkan situasinya dengan Trump yang pernah dua kali dimakzulkan.
"Kami tidak khawatir dengan hal itu," ujar Hegseth ketika ditanya mengenai dukungan anggota Partai Republik untuk menggagalkan upaya pemakzulan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga membela Hegseth. Ia menilai upaya pemakzulan tersebut tidak adil dan menyebut Hegseth telah menjalankan tugasnya dengan baik.
Di luar persoalan politik, ancaman pemakzulan ini berpotensi mengganggu agenda belanja pertahanan pemerintahan Trump.
Sejumlah anggota Partai Republik khawatir hubungan Hegseth yang memburuk dengan Kongres akan mempersulit pembahasan paket anggaran pertahanan senilai US$ 1,5 triliun.
Baca Juga: Perang Iran Bikin Kantong AS Jebol, Pentagon Minta Tambahan Dana US$ 80 Miliar
Risiko politik tersebut semakin besar setelah Partai Demokrat memenangkan pemilihan sela pekan lalu dan diperkirakan mengambil alih kendali Kongres pada Januari 2027.
Partai Demokrat telah menjanjikan penyelidikan terhadap Hegseth, termasuk terkait pemecatan Ketua Kepala Staf Gabungan dan sejumlah pejabat senior militer.
Massie memperingatkan, tekanan terhadap Hegseth justru akan semakin besar setelah Partai Demokrat menguasai DPR. Karena itu, ia meminta Trump mempertimbangkan penggantian Hegseth sebelum pergantian kekuasaan di Kongres.
Pemimpin Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, juga menyatakan mendukung pemakzulan.
Sementara itu, Pemimpin Partai Demokrat di Senat Chuck Schumer mendesak agar Hegseth diadili karena dinilai melancarkan perang tanpa dasar konstitusional dan mengabaikan sejumlah resolusi Kongres terkait kewenangan perang.
Baca Juga: Perang Iran Masuk Babak Akhir, Sanksi AS Terancam Buntu Hadapi China dan India
Dengan demikian, nasib politik Hegseth tidak hanya ditentukan oleh hasil pemungutan suara pekan ini, tetapi juga oleh perubahan peta kekuasaan di Kongres dan meningkatnya tekanan terhadap kebijakan militer pemerintahan Trump.
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
