Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Uttar Pradesh, negara bagian dengan populasi terpadat di India kini dihadapkan pada risiko overpopulasi. Kampanye program dua anak kini mulai disiapkan oleh pemerintah setempat.
Dilansir dari Reuters, Uttar Pradesh saat ini memiliki populasi mencapai 240 juta jiwa, menjadikannya negara bagian terpadat kelima di dunia.
Uttar Pradesh juga menjadi negara bagian kedua yang diperintah oleh partai Perdana Menteri Narendra Modi yang mengusulkan program pembatasan jumlah anak tersebut.
Salah satu poin penting dalam RUU berbunyi "karena sumber daya ekologi dan ekonomi yang terbatas di tangan negara, maka perlu dan mendesak agar penyediaan kebutuhan dasar kehidupan manusia dapat diakses oleh semua warga negara".
Sebagai catatan, pendapatan per kapita di Uttar Pradesh kurang dari setengah rata-rata nasional.
Dengan catatan ekstrem tersebut, India diperkirakan akan menyalip China sebagai negara terpadat di dunia pada tahun 2027. Sayangnya kebijakan dua anak belum diberlakukan secara nasional.
Baca Juga: Bisa ditiru, ini langkah India atasi kelangkaan oksigen dan tekan kasus Covid-19
Sebelum Uttar Pradesh, negara bagian Assam, yang juga diperintah oleh Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata, bulan lalu mengumumkan rencana untuk tindakan serupa yang akan menahan tunjangan pemerintah dari keluarga dengan lebih dari dua anak.
Ketua Menteri Assam Himanta Biswa Sarma mengatakan proposal itu sebagian untuk mengendalikan pertumbuhan populasi Muslim berbahasa Bengali, yang asal-usulnya diduga dari Bangladesh.
Dengan kondisi masyarakat yang mirip, Uttar Pradesh juga merupakan rumah bagi populasi Muslim yang besar. Pemimpin negara bagian ini merupakan pemeluk Hindu garis keras, Yogi Adityanath.
Serupa dengan Assam, RUU yang diajukan Uttar Pradesh juga mengatur insentif untuk pasangan dua anak jika salah satu dari mereka memilih untuk sterilisasi sukarela.
Termasuk di dalamnya adalah pinjaman lunak untuk konstruksi atau pembelian rumah dan potongan harga untuk tagihan listrik dan pajak properti.
