Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (23/9) membatalkan pertemuan yang telah dijadwalkan dengan dua pemimpin Demokrat di Kongres, Chuck Schumer (Senat) dan Hakeem Jeffries (DPR).
Pertemuan itu semestinya membahas langkah untuk mencegah penutupan sebagian pemerintahan (government shutdown) yang berpotensi terjadi mulai 1 Oktober 2025.
Trump menyatakan melalui akun Truth Social bahwa pertemuan tidak akan produktif, kecuali para pemimpin Demokrat bersedia memenuhi sebagian tuntutannya.
“Saya memutuskan tidak ada pertemuan dengan para pemimpin Demokrat yang bisa produktif,” tulis Trump.
Respons Demokrat: Siap Bekerja, Trump Pilih “Ngamuk”
Schumer menegaskan bahwa Demokrat siap bekerja sama untuk menghindari shutdown. Namun, ia menyindir Trump yang dinilai lebih suka “melempar tantrum ketimbang menjalankan tugasnya.”
Baca Juga: Gara-Gara Iring-Iringan Trump, Macron Terjebak Macet di New York
Hakeem Jeffries juga mengecam pembatalan ini dalam unggahannya di X (Twitter), menyebut keputusan Trump sebagai sikap ekstrem yang memperbesar risiko penutupan pemerintahan. Menurut Jeffries, Demokrat menekan agar krisis biaya kesehatan segera ditangani dalam rancangan anggaran.
Polemik UU Anggaran dan “One Big Beautiful Bill”
Pekan lalu, DPR yang dikuasai Partai Republik meloloskan RUU pendanaan sementara (stopgap funding bill) untuk memperpanjang pendanaan pemerintah hingga 21 November. Namun, perdebatan politik di Senat yang kini dikuasai mayoritas tipis Partai Republik (53 dari 100 kursi) membuat negosiasi terhambat.
Perselisihan semakin tajam sejak musim panas ketika Kongres membahas RUU besar Trump, “One Big Beautiful Bill”, yang memperpanjang pemotongan pajak era Trump pertama.
RUU itu dianggap lebih menguntungkan kalangan kaya. Demokrat berusaha memperpanjang kredit pajak kesehatan yang berakhir akhir tahun, namun gagal.
Selain itu, RUU tersebut juga memperketat syarat kerja bagi penerima Medicaid, program layanan kesehatan untuk warga berpendapatan rendah dan penyandang disabilitas.
Tuduhan Trump terhadap Demokrat
Dalam unggahan panjang di Truth Social, Trump menuding Demokrat hanya mendorong “agenda kiri radikal” seperti pajak tinggi, perbatasan terbuka, impunitas bagi kriminal, hingga operasi transgender yang dibiayai negara.
Sementara itu, Demokrat menolak tuduhan tersebut dan menilai kebijakan imigrasi Trump seringkali sewenang-wenang, termasuk penggunaan pasukan Garda Nasional dari beberapa negara bagian ke kota-kota yang dipimpin Demokrat.
Baca Juga: Trump Bahas Rencana Akhiri Perang Gaza Bersama Pemimpin Arab-Muslim di Sidang PBB
Posisi Tidak Biasa Bagi Demokrat
Menariknya, penolakan Demokrat terhadap RUU pendanaan sementara menempatkan mereka pada posisi yang tidak biasa. Schumer selama bertahun-tahun kerap mengkritik Partai Republik karena menolak resolusi pendanaan sementara yang diperlukan agar pemerintah tetap beroperasi.
Sejarah mencatat, pemerintah federal AS telah 14 kali mengalami shutdown sejak 1981. Namun, hingga kini Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) belum merilis rencana darurat terbaru jika pendanaan habis pada 1 Oktober.
Dampak Potensial Shutdown
Jika terjadi shutdown, belanja wajib (mandatory spending) seperti tunjangan Sosial Security, Medicare, dan pembayaran bunga atas utang nasional sebesar $37,5 triliun akan tetap berjalan.
Namun, sejumlah operasi pemerintahan lain berpotensi terganggu atau berhenti sementara, mulai dari layanan publik hingga sektor administrasi.
