Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Administrasi pemerintahan Trump mengeluarkan aturan perpanjangan lisensi selama dua minggu yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) melanjutkan bisnis dengan Huawei Technologies Co Ltd China, dua sumber yang akrab dengan perundingan tersebut mengatakan.
Perpanjangan lisensi tersebut jauh lebih pendek dari perpanjangan 90 hari sebelumnya dan perpanjangan yang lebih lama tengah digodok tetapi belum difinalisasi karena hambatan peraturan, kata seorang sumber yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut.
Baca Juga: Huawei siapkan bonus US$ 286 juta bagi karyawan demi keluar dari efek daftar hitam AS
Mengutip Reuters, Sabtu (16/11), setelah menambahkan Huawei ke daftar hitam ekonomi pada bulan Mei dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional, Departemen Perdagangan AS telah mengizinkannya membeli beberapa barang buatan Amerika, untuk meminimalkan gangguan bagi para pelanggannya, yang banyak di antaranya mengoperasikan jaringan di pedesaan Amerika.
Perpanjangan izin tersebut akan diumumkan pada hari Senin, ketika penangguhan hukuman sebelumnya diatur untuk berakhir, sumber tersebut mengatakan, menolak untuk diidentifikasi karena ekstensi belum diumumkan secara publik.
Seorang juru bicara Huawei, pembuat peralatan jaringan telekomunikasi terbesar di dunia, mengatakan perusahaan itu tidak mengomentari rumor dan spekulasi. Departemen Perdagangan menolak memberikan komentar.
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan kepada Fox Business Network pada hari Jumat bahwa beberapa operator pedesaan membutuhkan lisensi sementara dan bergantung pada Huawei untuk jaringan 3G dan 4G.
Baca Juga: Trump ingin Tokyo bayar Rp 112 triliun untuk keberadaan pasukan AS di Jepang
“Ada cukup masalah dengan layanan telepon di komunitas pedesaan - kami tidak ingin menghabisi mereka. Jadi, salah satu tujuan utama dari lisensi umum sementara adalah untuk membiarkan orang-orang pedesaan itu terus beroperasi, ”kata Ross.
Perkembangan itu terjadi di tengah diskusi antara Amerika Serikat dan China dalam mencapai kesepakatan awal untuk menyelesaikan perang dagang yang telah berlangsung selama lebih dari setahun.
Baca Juga: Trump desak Mahkamah Agung AS hentikan upaya Kongres mendapatkan catatan keuangannya
Dalam daftar hitam Huawei, pemerintah AS mengatakan memiliki "dasar yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Huawei terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan keamanan nasional AS atau kepentingan kebijakan luar negeri". Huawei telah berulang kali membantah tuduhan itu.
Jaksa Agung AS William Barr mengatakan pada hari Kamis Huawei dan ZTE Corp (000063.SZ) tidak dapat dipercaya, ketika ia mendukung proposal untuk menghalangi operator nirkabel pedesaan AS tersebut mendapatkan dana subsidi pemerintah sebesar US$ 8,5 miliar atau setara Rp 119 triliun (Kurs 1US$=Rp 14.000) untuk membeli peralatan atau layanan dari mereka.
Baca Juga: Amazon menantang kontrak cloud Pentagon senilai US$ 10 miliar untuk Microsoft
Pada bulan Mei, Presiden AS Donald Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan keadaan darurat nasional dan melarang perusahaan AS untuk menggunakan peralatan telekomunikasi yang dibuat perusahaan yang memiliki risiko keamanan nasional.
Departemen Perdagangan dijadwalkan menyusun rencana penegakan aturan tersebut pada pertengahan Oktober tetapi belum menerbitkan satupun.
Departemen Perdagangan juga mempertimbangkan apakah akan memberikan lisensi individual bagi perusahaan AS untuk menjual komponen ke Huawei setelah menerima lebih dari 200 permintaan.
Baca Juga: Polling Reuters: Pencalonan Michael Bloomberg gerus 3% suara Joe Biden
