Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
Dalam daftar hitam Huawei, pemerintah AS mengatakan memiliki "dasar yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Huawei terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan keamanan nasional AS atau kepentingan kebijakan luar negeri". Huawei telah berulang kali membantah tuduhan itu.
Jaksa Agung AS William Barr mengatakan pada hari Kamis Huawei dan ZTE Corp (000063.SZ) tidak dapat dipercaya, ketika ia mendukung proposal untuk menghalangi operator nirkabel pedesaan AS tersebut mendapatkan dana subsidi pemerintah sebesar US$ 8,5 miliar atau setara Rp 119 triliun (Kurs 1US$=Rp 14.000) untuk membeli peralatan atau layanan dari mereka.
Baca Juga: Amazon menantang kontrak cloud Pentagon senilai US$ 10 miliar untuk Microsoft
Pada bulan Mei, Presiden AS Donald Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan keadaan darurat nasional dan melarang perusahaan AS untuk menggunakan peralatan telekomunikasi yang dibuat perusahaan yang memiliki risiko keamanan nasional.
Departemen Perdagangan dijadwalkan menyusun rencana penegakan aturan tersebut pada pertengahan Oktober tetapi belum menerbitkan satupun.
Departemen Perdagangan juga mempertimbangkan apakah akan memberikan lisensi individual bagi perusahaan AS untuk menjual komponen ke Huawei setelah menerima lebih dari 200 permintaan.
Baca Juga: Polling Reuters: Pencalonan Michael Bloomberg gerus 3% suara Joe Biden
