Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
"Kami tidak akan menjual tanah kami untuk Anda, pengembang real estat. Kami lapar, tuna wisma, dan putus asa, tetapi kami bukan kolaborator," kata Abdel Ghani, seorang ayah empat anak yang tinggal bersama keluarganya di reruntuhan rumah mereka di Kota Gaza.
Ghani menambahkan, "Jika (Trump) ingin membantu, biarkan dia datang dan membangun kembali untuk kami di sini."
Tidak jelas apakah Trump akan meneruskan usulannya atau, sesuai dengan citra dirinya sebagai pembuat kesepakatan yang cerdik, hanya menetapkan posisi ekstrem sebagai taktik tawar-menawar.
Masa jabatan pertamanya pada tahun 2017-21 penuh dengan apa yang menurut para kritikus sebagai pernyataan kebijakan luar negeri yang berlebihan, yang banyak di antaranya tidak pernah dilaksanakan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa orang-orang harus tinggal di tempat lain sementara Gaza dibangun kembali.
Tonton: Gara-Gara Kondom Rp 811 Miliar, Amerika Stop Bantuan WHO ke Gaza
Rubio tidak mengatakan apakah mereka akan dapat kembali berdasarkan rencana Trump untuk mengembangkan daerah kantong tersebut, yang menjadi rumah bagi lebih dari 2 juta warga Palestina.
Axios melaporkan Rubio berencana untuk mengunjungi Timur Tengah pada pertengahan Februari dengan rencana perjalanan yang mencakup Israel, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.
Dampak usulan mengejutkan Trump terhadap perundingan gencatan senjata masih belum jelas.
Hanya 13 dari 33 sandera Israel yang akan dibebaskan pada tahap pertama sejauh ini telah dikembalikan, dengan tiga lagi akan dibebaskan pada hari Sabtu. Lima sandera Thailand juga telah dibebaskan.
Pejabat Hamas Basem Naim menuduh menteri pertahanan Israel berusaha menutupi "sebuah negara yang telah gagal mencapai salah satu tujuannya dalam perang di Gaza", dan mengatakan warga Palestina terlalu terikat dengan tanah mereka untuk pergi.
Pemindahan warga Palestina telah menjadi salah satu isu paling sensitif di Timur Tengah selama beberapa dekade. Pemindahan paksa atau paksaan penduduk di bawah pendudukan militer merupakan kejahatan perang, yang dilarang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.
