Sumber: Economic Times | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat secara resmi mengesahkan “One Big Beautiful Bill,” sebuah paket kebijakan fiskal senilai US$ 3,8 triliun yang menjadi pilar utama dalam agenda ekonomi Presiden Donald Trump di masa jabatan keduanya.
RUU kontroversial ini berhasil lolos dengan selisih suara yang sangat tipis, yaitu 215 setuju melawan 214 menolak, dan kini akan dibahas lebih lanjut di Senat.
Isi RUU: Potongan Pajak dan Pengurangan Program Sosial
RUU setebal lebih dari seribu halaman ini mencakup pemotongan pajak secara besar-besaran, pembatalan sejumlah program sosial, serta perubahan besar dalam aturan perpajakan dan pengeluaran pemerintah.
Meskipun pendukung RUU mengklaim bahwa kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menguntungkan rumah tangga Amerika secara umum, analisis dari Kantor Anggaran Kongres (CBO) menunjukkan bahwa sebagian besar manfaat akan dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi.
Baca Juga: Perang Dagang AS–Uni Eropa Memanas! Trump Desak Penurunan Tarif Sepihak dari Brussels
Sementara itu, rumah tangga berpenghasilan rendah kemungkinan akan terkena dampak pemangkasan layanan sosial dan tunjangan federal.
Kelompok yang Diuntungkan: Individu Kaya hingga Pekerja Lembur
Salah satu kelompok yang paling diuntungkan oleh RUU ini adalah para individu dengan pendapatan tinggi. Menurut Pusat Kebijakan Pajak nonpartisan, mereka yang berpenghasilan lebih dari US$ 217.000 per tahun akan menerima pemotongan pajak yang signifikan.
RUU ini juga menguntungkan keluarga dengan anak, pembeli mobil buatan Amerika, pekerja lembur, dan penerima tip, karena memberikan insentif dan pembebasan pajak untuk kelompok-kelompok ini.
Dampak Negatif bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Namun, tidak semua pihak mendapat keuntungan dari RUU ini. Kelompok berpenghasilan rendah, terutama mereka yang berpenghasilan di bawah US$ 50.000 per tahun, justru berpotensi mengalami kerugian akibat pemangkasan layanan sosial seperti Medicaid dan SNAP.
Pemotongan dana ini bisa menyebabkan jutaan warga kehilangan akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan pangan.
Kebijakan lain yang menuai kritik tajam adalah pembatalan program pengampunan utang mahasiswa yang diperkenalkan oleh Presiden Joe Biden. Pemerintah juga membatasi akses pinjaman pendidikan dan menghapus opsi pinjaman bagi mahasiswa pascasarjana.
Bagi imigran, terutama yang tidak berdokumen, kebijakan ini memperkenalkan biaya baru yang signifikan dan membatasi akses terhadap layanan kesehatan untuk anak-anak imigran tanpa dokumen. Biaya aplikasi suaka dan perpanjangan izin kerja akan meningkat secara drastis.
Baca Juga: Pemerintahan Trump Siapkan Lembur dan AI untuk Percepat Visa Jelang Piala Dunia 2026
Risiko Fiskal: Defisit Membengkak hingga US$ 3,8 Triliun
Meskipun ada pemangkasan besar dalam belanja pemerintah, perluasan pemotongan pajak dan pengurangan pendapatan negara diperkirakan akan menyebabkan defisit anggaran federal membengkak hingga US$ 3,8 triliun dalam periode 2026 hingga 2034.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran luas terkait keberlanjutan fiskal jangka panjang.
